[Masalah Kita] Satu Episode Sedih Romantisme Aktivis Perempuan

Oleh: Yusmadaniar Hanum - Manager Program LSM PERAK-Pidie

Mungkin semua orang pernah mengalami sedih, namun sedih yang kurasa agak berbeda. Pada saat seorang gadis beranjak dewasa banyak cerita yang ingin dia banggakan: cerita manisnya bersama teman juga sang kekasih. Persoalan-persoalan di masyarakat mungkin akan bisa segera terpecahkan (masyarakat pengungsian), ada berbagai jalan keluar yang bisa ditempuh. Namun, berbeda dengan persoalan yang kuhadapi. Pada saat Aceh ini dinyatakan sebagai daerah konflik, aku menjadi salah satu aktivis perempuan yang siap dengan konsekwensi apapun. Ketika itu, aku tidak pernah resah dengan keamananku, makan, pakaian dan penampilan. Aku hanya resah terhadap keadaan masyarakat / orang-orang yang terjebak diantara dua pilihan; dukung GAM mati, tidak dukung GAM juga mati. Lokasi rumah mereka menjadi ajang pertempuran dan akhirnya mereka mengungsi untuk mencari tempat aman bagi anak dan istri mereka ke sebuah jalan, yang juga merupakan jalan pintas tujuan kampusku. Aku kuliah di salah satu kampus swasta yang ada di Aceh.

Pada kondisi seperti itu, kebanyakan perempuan hanya berdiam di rumah, tanpa bisa melakukan apapun. Mereka hanya akan keluar jikalau diperlukan saja. Sebagai seorang anak perempuan, tentulah pada umumnya susah mendapatkan ijin untuk bisa terjun dalam kegiatan sosial, ditambah lagi aku dititipkan di tempat adik ibuku di sini. Selain bekerja sebagai relawan di pos mahasiswa, aku juga aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) walaupun pada saat itu masih sebagai anggota biasa.

Boleh dikatakan, langkah yang kutapaki berjalan dengan baik dan mulus. Tapi untuk semua itu, aku membutuhkan waktu untuk meyakinkan orang tua, keluarga dan sekelilingku. Bahwa aku menjadi aktivis bukan berarti menjadi perempuan yang ngak benar. Keluargaku khawatir jika Aku nantinya akan diperkosalah, diculik GAM, atau dibuang mayatnya.

Itu hanya garis besar ketakutan keluarga besar ibuku saja. Namun langkahku tak pernah surut selangkahpun. Karena komunikasi yang terus kubangun dengan ibuku, akhirnya beliau mengizinkan dan mengikhlaskanku untuk membantu rakyat lemah dan melawan penindasan. Ibuku tidak pernah menyangka kalau Aceh seperti yang kuceritakan. Ijinnya di seberang kota yang tak berakses konflik, membuatku yakin terus untuk melangkah, berjuang melawan penindasan.

Terbukti sekarang, aku dikatakan orang sukses dari teman-teman seangkatanku yang dulu menjadi mahasiswa patuh terhadap orang tua. Tentu dibalik semua itu banyak persoalan yang kuhadapi. Disamping dari persoalan-persoalan yang ada di lapangan dan organisasi yaitu masalah hati / perasaan. Kondisi ini lama kelamaan membuatku terbiasa dan sudah kebal.

Ada beberapa kali hubungan yang terjalin, namun akhirnya putus di tengah jalan. Ini disebabkan beberapa hal, yaitu persoalan waktu, pandangan (aliran), penampilan / style dan juga pekerjaan. Namun yang menjadi persoalan utama dari retaknya hubungan itu antara lain dikarenakan pandangan dan pekerjaan. Sebagai seorang aktivis ternyata berbagai persoalan, apakah itu persoalan keluarga, lingkungan juga pribadi, harus siap kuhadapi. Ini sangat berat, karena keluarga calon pasanganku menolak bila berhubungan dengan seorang aktivis. Dari sang pujaan, juga agak berat atau sangat berat merelakan kekasih atau calonnya bekerja sebagai seorang aktivis / pekerja sosial di masyarakat. Hal ini, sempat membuatku hampir putus asa untuk meyakinkan tentang pekerjaanku.

Rasa percaya diriku tak luntur, meskipun Aku harus kehilangan sang pujaan hati, karena prinsipku, hidup hanya sekali dan apa yang bisa kulakukan selama kuhidup? Kalau kita tidak bisa berguna bagi orang sekitar/ lain, maka manusia itu akan rugi. Inilah yang membuatku terus mantap melangkah untuk terus berjuang membela rakyat kecil, lemah tuk melawan ketertinggalan. Aku yakin suatu saat Aku akan menemukan orang yang pantas dan sesuai denganku. Insya Allah.

[Opini] LELAKI AKTIVIS PEREMPUAN

Oleh Tabrani Yunis

Director Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Dalam acara Temu Nasional Aktivis Perempuan Indonesia yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jakarta, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, tanggal 28-31 Agustus 2006, terdapat beberapa laki-laki sebagai peserta dan juga panitia. Kehadiran beberapa lelaki di tengah – tengah lebih kurang 300-an peserta aktivis perempuan tersebut, memang seperti mengundang sedikit perhatian bagi beberapa perempuan yang hadir. Namun, bagi para aktivis perempuan kehadiran atau keterlibatan beberapa lelaki sebagai peserta dan panitia dalam acara tersebut, bukanlah hal yang asing. Karena kehadiran laki-laki dalam memperjuangkan nasib kaum perempuan yang termarginalkan oleh berbagai faktor tersebut, sudah lazim ditemukan. Khususnya dalam dunia LSM, kini sudah banyak kaum laki-laki yang secara langsung dan sadar berjuang bersama kaum perempuan untuk mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan marginal baik yang berada di perkotaan, maupun di pedesaan. Ada yang secara individu aktif di dalam masyarakat dan ada pula yang memperjuangkannya melalui organisasi-organisasi seperti organisasi non pemerintah ( ORNOP). Pendeknya, baik secara individu maupun melalui institusi Ornop, kini banyak laki-laki terlibat langsung memperjuangkan perbaikan nasib kaum perempuan yang terpuruk.

Kehadiran laki-laki dalam gerakan perjuangan perempuan di tanah air maupun dalam konteks global, memang belum sepenuhnya bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari perjuangan perempuan. belum semua pihak yakin dan bisa menerima kehadiran laki-laki dalam pergerakan itu, apalagi yang disebut dengan lelaki aktivis perempuan atau lelaki feminist. Lelaki aktivis perempuan atau laki-laki yang feminist, memang belum sepenuhnya bisa dipercaya atau diyakini dengan sungguh-sungguh oleh para perempuan. Penolakan atau ketidakpercayaan tersebut karena banyak perempuan yang melihat citra diri laki-laki dalam perspektif yang penuh dengan rasa was-was. Bahkan ada yang berkata, bagaimana seorang laki-laki aktivis atau laki-laki feminis bisa memperjuangkan hak dan nasib perempuan. Dalam perpekstif ini laki-laki dikatakan akan tetap laki-laki. Artinya, laki-laki akan kembali pada ego kelelakiannya. Benarkah demikian?

Kiranya, pandangan demikian tidak selamanya bisa dikatakan benar. Namun, juga tidak bisa secara serta merta dikatakan salah. Dikatakan demikian, karena dalam realitas keseharian, pandangan yang radikal terhadap laki-laki tersebut memang sering terbukti. Ketika, para perempuan merasa sangat kagum terhadap seorang laki-laki yang dalam kehidupannya sangat concern memperjuangkan perbaikan nasib perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan. Namun, banyak yang tidak konsisten dengan perjuangan tersebut. Lelaki yang dipandang dan dilabelkan sebagai lelaki feminist atau lelaki aktivis perempuan, ada yang tidak bisa mengontrol komitmen yang telah dibangun. Seorang laki-laki aktivis perempuan atau seorang laki-laki yang feminist, sebenarnya memiliki rambu-rambu yang harus dijaga dan dipatuhi, kalau ingin menjadi seorang aktivis atau feminist. Misalnya, menjaga hal-hal yang tidak merugikan atau melecehkan perempuan. Idealnya, seorang aktivis perempuan atau lelaki feminist memang secara totalitas menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai aktivis dan feminist yang dianut. Seorang aktivis perempuan dan atau lelaki feminist, diharapkan bisa menyelaraskan antara kata dan perbuatan. Artinya, menjadi seorang aktivis atau seorang lelaki feminist, bukan hanya ada pada ujaran atau ucapan-ucapan yang diekspresikan secara lisan, tetapi juga sesuai dengan perbuatan atau pendeknya, diimplementasikan dalam rutinitas atau kehidupan keseharian.

Seorang aktivis perempuan dan lelaki feminist, juga sangat diharapkan tidak berucap atau melakukan tindakan yang menyakiti perempuan, baik yang bersifat pelecehan, tindak kekerasan maupun tindakan lain yang merugikan kaum perempuan. Sebagai salah satu contoh adalah tindakan poligami. Karena poligami adalah sebuah tindakan yang merugikan dan melemahkan posisi perempuan. Poligami yang dibenci oleh banyak orang baik laki-laki, apalagi kaum perempuan dan aktivis serta lelaki feminist. Maka, apabila ada di antara aktivis perempuan yang melakukan poligami, para aktivis perempuan dan perempuan secara umum akan mempersoalkan dan menjadikan kasus ini sebagai sebuah tindakan yang sangat menyakitkan. Oleh sebab itu para perempuan akan mengecamnya.

Sebuah perbincangan yang sangat hangat mengenai kasus poligami di mailing list perempuan, bukan lagi kasus poligami yang dilakukan AA Gym. Tetapi kali ini para aktivis perempuan saat ini merasa sangat dikecewakan oleh sikap dan tindakan seorang Ade Armando yang selama ini dianggap sangat concern dengan masalah perempuan. Kekecewaan para perempuan dan aktivis perempuan terhadap sikap dan tindakan Ade Armando yang melalukan poligami bisa kita baca dalam tulisan Adriana Venny , Direktur Jurnal Perempuan di mailing list perempuan pada tanggal 15 Februari 2007 yang menulis dalam tulisannya, Berpoligami di hari kasih sayang. Tulisan itu mendapatkan banyak tanggapan dari peserta yang pada umumnya sangat kecewa terhadap Ade Armando yang sudah terlanjur dianggap pro perempuan.

Berpoligami atau melakukan hal-hal yang merugikan perempuan oleh pihak aktivis dan lelaki feminist memang sangat dikecam. Karena ini sangat dikecam, maka persepsi dan tindakan aktivis perempuan dan lelaki feminist yang merugikan perempuan sering menjadi dilematis apabila tidak bisa berlaku konsisten. Sehingga, tatkala terperangkap dalam jaring keterlanjuran, yang dilakukan adalah berusaha mencari alasan-alasan pembenaran. Dan apabila tidak, maka jalan akhir yang ditempuh adalah jalan akhir dengan ucapan “Aku juga manusia.” Nah, kalau sudah ini jawabanya, maka habislah upaya kita dalam mencari argumentasi. Kondisinya pun menjadi sangat kontroversi.

Agaknya, memang seorang lelaki menjadi aktivis perempuan atau lelaki feminist, memang tidak gampang. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Seorang lelaki aktivis perempuan atau lelaki feminist bisa dipandang miris terutama dari kalangan laki-laki yang kental dengan sifat kelelakiannya. Tantangannya semakin berat ketika tingkat kepercayaan akan keberadaan lelaki aktif dan feminist masih sangat rendah. Dan semakin berat tantangannya tatkala ada orang-orang atau tokoh-tokoh sekaliber Ade Armando, Masdar dan yang lainnya melakukan hal-hal yang kontroversial dengan apa yang seharusnya. Karena dalam realitas yang sedang berjalan, kala kaum perempuan sangat mengecam poligami, kecaman itu seperti disiram dengan tindakan aktivis dan feminist dengan tindakan poligami. Mengecewakan bukan ? Barangkali, sangatlah wajar, kalau kualitas lelaki aktivis dan lelaki feminist diragukan. Wajar pula kalau ada sebuah organisasi atau lembaga dana tidak percaya terhadap lelaki pemimpin sebuah Ornop yang memberdayakan dan menguatkan perempuan.

Dalam kondisi ini, walau keraguan itu masih tinggi, Kita memerlukan keberadaan laki-laki sebagai aktivis perempuan atau sebagai lelaki feminist. Ini perlu agar keterlibatan banyak laki-laki dalam membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan yang tertindas. Dengan membangun sikap laki-laki aktivis perempuan, akan banyak laki-laki yang sadar akan perlunya gerakan bersama membela perempuan. Kalau hilang satu, akan ada laki-laki aktivis perempuan lain yang masih bisa tetap berjuang. Bagaimana rekan-rekan?

[Media] POTRET: Majalah khusus Perempuan di Aceh

Di dalam konstruksi masyarakat yang patriarki, perempuan ditempatkan sebagai obyek. Sebagai obyek, tentunya perempuan hanya dijadikan sebagai ‘si penderita’, ‘ si pelengkap’ ataupun sasaran. Fenomena ‘pengobyekan’ perempuan ini kita lihat hampir di semua sektor, domestik ataupun publik. Untuk yang terakhir, salah satu contohnya di media.

Hal inilah yang dijadikan dasar pemikiran CCDE (Center for Community Development and Education) Banda Aceh, untuk menerbitkan buletin POTRET. Di dalam sebuah edisi, redaksi POTRET mengungkapkan bahwa Perempuan hanya dieksploitasi untuk kepentingan sebuah media yang menafikan potensi dan akses serta kontrol perempuan terhadap media. Idealnya, perempuan adalah sebagai subyek atau pelaku media yang dapat mengembangkan potensi menulis mereka.

Oleh karena itulah POTRET dijadikan sebagai Media Perempuan Aceh, sebuah media pembelajaran bagi perempuan Aceh untuk mengasah kemampuan dan keterampilan menulis. Perempuan diyakini memiliki potensi menulis yang sangat besar. Selain itu perempuan memiliki banyak problema yang penting dan menarik untuk ditulis.

POTRET adalah buletin bulanan yang diterbitkan CCDE dan didukung oleh Hivos. Pada setiap edisinya, POTRET mengangkat tema-tema yang memang sangat menyentuh perempuan. Dari tema Pendidikan yang publik sampai ke tema Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang domestik.

Rubrik-rubrik POTRET terdiri dari: Salam Redaksi, Surat Pembaca, Sorot, Bingkai, Potret Utama, Blitz !!, Profil, Tips, Sastra, Info Program dan rubrik English Version. Isi pada rubrik Salam Redaksi dan Surat Pembaca, sama seperti yang terdapat di dalam buletin / majalah lain. Pada Sorot, menampilkan artikel yang menggambarkan tema edisi yang bersangkutan dan bersifat lebih teoritis. Sedangkan pada bagian Bingkai, yang biasanya terdiri dari beberapa artikel, memuat pendapat, pandangan ataupun pengalaman – pengalaman penulisnya, umumnya bersifat subyektif. Bagian Potret Utama, masih menggambarkan tentang tema utama dan memasukkan langkah-langkah strategis seputar permasalahan dari tema utama. Pada bagian ini terkadang memuat beberapa artikel dan selalu ada artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris (English Version). Blitz ! berisi tulisan-tulisan singkat tentang info Pelanggan, Tips, Agenda Kegiatan CCDE, ataupun pengumuman-pengumuman dari luar CCDE. Sedangkan isi Info Program seperti laporan kegiatan yang dilakukan CCDE. POTRET juga menampilkan rubrik Sastra, yang biasanya memuat cerpen ataupun puisi, yang isinya sesuai tema POTRET.

POTRET yang dimaksudkan sebagai wadah / tempat bagi perempuan Aceh untuk berlatih menulis, meningkatkan kapasitas perempuan Aceh dan hadir dalam rangka membangun budaya menulis di kalangan perempuan Aceh*, kiranya dapat terwujud.

Kemudian, POTRET diharapkan melahirkan "POTRET-POTRET" perempuan Aceh yang tangguh dan cerdas. (Lola)

* Diambil dari Salam Redaksi POTRET edisi September 2006.

[Media] Resensi Film: DARI BENCANA MENUJU KREATIVITAS

Judul : From Disaster To Creativity (Dari Bencana Menuju Kreativitas)

Produksi: GROOTs International

Durasi : 15 menit

Bencana! Kita, masyarakat Indonesia tentu sudah sangat akrab dengan kata tersebut. Bahkan untuk masyarakat di beberapa daerah, kata itu menjadi momok yang menakutkan dan juga menimbulkan trauma. Ya, negara kita memang sering sekali terkena bencana, entah itu tsunami, gunung meletus, badai, gempa, banjir, tanah longsor, dll. Walaupun demikian, tentunya kita tidak boleh larut dalam kesedihan, yang hanya akan membuat kita berputus asa menghadapi masa depan.

Kita tidak sendiri. Bukan Indonesia saja yang pernah mengalami bencana. Honduras, Turki dan India adalah contoh negara-negara yang juga pernah terkena bencana. Namun mereka, khususnya para perempuan di sana, tidak tinggal diam, tidak berpangku tangan saja. Para perempuan juga ambil bagian, para perempuan membangun kembali kehidupan mereka paska bencana. Hal tersebut didokumentasikan oleh GROOTs, sebuah LSM internasional yang peduli terhadap permasalahan perempuan akar rumput di seluruh dunia, ke dalam sebuah film pendek yang diberi judul “ From Disaster To Creativity / Dari Bencana Menuju Kreativitas”.

Film ini dibuat GROOTs dua atau tiga tahun setelah bencana terjadi. Film ini terbagi atas beberapa bagian. Bagian pertama menggambarkan tentang bencana serta dampaknya di Honduras, Turki dan India. Pada tahun 1998, Honduras mengalami badai dan sekitar 9000 orang meninggal dan ribuan orang luka-luka. Berikutnya digambarkan tentang gempa yang berkekuatan 7,6 skala richter di Turki pada 17 Agustus 1999, yang menyebabkan 17 000 orang meninggal, 44 000 terluka dan 250 000 kehilangan rumah. Kemudian, digambarkan tentang bencana di Gujarat, India. Gempa di sana menyebabkan 20 000 orang meninggal, 267 000 terluka dan 600 000 kehilangan tempat tinggal. Selain dampak fisik, para korban yang selamat juga harus menghadapi masalah sanitasi yang buruk, hidup di tenda sementara yang memprihatinkan untuk beberapa bulan, kesehatan dan makanan yang buruk.

Di bagian berikutnya, terlihat bagaimana para korban, terutama perempuan, setelah bencana bangkit dan mulai menata hidup mereka kembali. Pada saat setelah bencana, banyak sekali bantuan yang datang dan ada ketidakadilan dalam pembagian bantuan, bantuan yang salah sasaran, tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ditambah lagi, bantuan-bantuan itu tidak berlangsung lama. Menyikapi hal ini, para perempuan pun mengorganisir diri mereka sendiri untuk menghadapi berbagai masalah tersebut. Mereka membentuk kelompok tabungan, kelompok simpan pinjam, mendirikan pusat kegiatan perempuan , tempat penitipan anak, dll.

Pada bagian ketiga, film ini memperlihatkan cara-cara yang diambil oleh komunitas-komunitas perempuan agar mereka bisa aman jika nantinya ada bencana lagi (tindakan-tindakan antisipatif yang mereka lakukan). Di Turki, mereka meminta informasi kepada pemerintah tentang bagaimana cara membangun rumah yang tahan gempa. Setelah itu, mereka berjalan keliling kampung untuk mengontrol kualitas rumah-rumah yang sedang dibangun, sudah tahan gempa atau tidak. Di Honduras, komunitas perempuan mencoba mengajak masyarakat lain untuk pindah ke daerah yang lebih tinggi, karena mereka selalu was-was akan terkena bencana jika tetap tinggal di daerah yang rendah.

Bagian terakhir film ini, memperlihatkan perubahan-perubahan apa yang diperlukan supaya komunitas-komunitas perempuan bisa bertahan. Langkah awal adalah, perempuan harus belajar dari komunitas perempuan lain, contohnya Turki belajar dari India. Dengan kata lain, terlihat bahwa ternyata perempuan bisa berperan banyak dalam proses penanganan bencana.Namun, peran perempuan itu tidak terjadi secara alamiah, tidak secara otomatis, perlu adanya pertukaran pengalaman dan pengetahuan.

Film yang memperlihatkan keberhasilan-keberhasilan komunitas perempuan di Turki, India dan Honduras ini, kiranya bisa dijadikan sebagai media untuk proses pembelajaran bagi yang lain, bagi komunitas-komunitas perempuan di Indonesia misalnya.

[Tips] SUKSES DI RUMAH SUKSES DI (BER)KEGIATAN

Dalam pengantar sebuah buku, Karlina Leksono, seorang aktivis perempuan, mengungkapkan bahwa dikotomi perempuan dan laki-laki berlanjut ke pemilahan tajam antara dunia publik laki-laki dan dunia domestik perempuan. Hal ini juga yang ‘mengurung’ perempuan di rumah. Pengurungan ini juga berarti pengurungan terhadap kebutuhan perempuan untuk bersosialisasi/untuk bisa juga mengekspresikan dirinya di masyarakat.

Dengan kata lain, ketika para perempuan / ibu-ibu ingin aktif berkegiatan di luar rumah, sering mereka berhadapan dengan keluarga (terutama) suami yang melarang, dengan alasan pekerjaan rumah tangga yang menumpuk dan juga pakem-pakem lain di masyarakat yang ‘melarang’ perempuan ke luar rumah.

Padahal sebenarnya, perempuan bisa menjalankan peran ganda, di rumah dan di (ber)kegiatan di masyarakat dengan sukses lho... Asal tahu resep dan rumusnya. Berikut di antaranya;

• Bagi waktu, buat perencanaan …..pilihlah kegiatan yang benar-benar bermanfaat

• Berkegiatanlah di komunitas-komunitas yang lokasinya dekat dari rumah.

• Pergi beraktivitas ketika anak-anak ke sekolah dan suami berangkat beraktivitas juga (ketika tugas-tugas rumah sudah selesai).

• (Jika harus meninggalkan anak) beri anak-anak pengertian, bahwa berkegiatan itu penting artinya bagi ibu, bahwa dapat membantu menunjang keluarga.

• (Jika mendapatkan tantangan dari suami) buktikan kepada suami bahwa dengan aktif di kegiatan tidak akan mengurangi kualitas perawatan terhadap anak-anak, keluarga ataupun ke suami itu sendiri. Malah, setelah aktif berkegiatan, lebih ahli dan mahir melakukan semua perawatan-perawatan tersebut.

Nah, melihat semua itu tentunya si suami akan luluh dan mengizinkan para istri aktif di luar rumah.

• (Jika masih belum dapat izin dari suami) bolehlah lakukan sebuah bohong ‘putih’. Misalnya; tempat berkegiatan berada di dekat play group anak. Bilang ke suami bahwa akan pergi ke play group mengantar anak. Setelah tugas mengantar anak selesai, para ibu juga bisa mampir dan berkegiatan di komunitas mereka yang berada tidak jauh dari tempat play group anak.

Poin penting dari semuanya adalah niat dan motivasi yang kuat untuk bisa meningkatkan kemampuan diri.

Selamat berkegiatan...Wahai para aktivis perempuan, kita pasti bisa! (Lola)

[Jalan-jalan] Balai Perempuan Ala Turki melongok pengalaman FSWW - Turki

Segera setelah gempa bumi di Marmara tahun 1989, FSWW (The Foundation for the Support of Women's Work), sebuah yayasan yang mendukung kerja perempuan, mendirikan “Pusat Kegiatan Perempuan dan Anak”.

Kegiatan awal FSWW adalah pendampingan ibu-ibu untuk mengembangkan tempat penitipan anak, pusat pendidikan anak dan pusat kegiatan perempuan di kota Istambul. FSWW juga bekerja sama dengan perempuan-perempuan di daerah bencana, misal di daerah Marmara, agar komunitas-komunitas perempuan di daerah tersebut bisa menjadi aktor utama di setiap tahap penanganan bencana, mulai dari waktu tanggap darurat sampai pada proses rekonstruksi. Sedangkan di bagian tenggara Turki mereka bekerja sama dengan perempuan-perempuan lokal agar lebih berpartisipasi aktif di dalam program pembangunan daerah dan di dalam proses pengambilan keputusan.

FSWW memfasilitasi dan mendukung perempuan untuk mendefinisikan masalah-masalah mereka, menghasilkan pemecahan-pemecahan untuk masalah-masalah tersebut dan untuk membangkitkan dan mengaktifkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para perempuan itu sendiri. Kemudian mereka mendirikan “Ruangan Perempuan” (Women’s Rooms), di mana perempuan dapat berkumpul bersama, mendiskusikan masalah-masalah mereka dan sebagai wadah untuk mengekspresikan diri mereka. Ini adalah sebuah pintu masuk bagi perempuan untuk menuntut pengadaan sebuah ‘ruang’ untuk memecahkan masalah bersama, menjalankan program penitipan anak, program pelatihan untuk kerajinan tangan, pelatihan tentang pemasaran, simpan pinjam dan bisnis-bisnis kecil lainnya. Di dalam setiap kegitan yang mereka lakukan, perempuan belajar bagaimana cara bernegosiasi dengan pemerintah untuk membuka peluang partisipasi bagi mereka, baik secara fisik maupun politis.

didirikan tidak berapa lama setelah terjadinya gempa bumi yang menghancurkan segalanya dan membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Mereka berpindah dari tenda-tenda penampungan ke tempat-tempat pengungsian sebelum rumah permanen mereka rampung. Di saat ‘kritis’ tersebut, para perempuan sudah mampu membangun sebuah sistem untuk bersama-sama merawat anak-anak, mendistribusikan dan memperpanjang bantuan-bantuan jangka panjang, dan untuk memahami dan mengakses bantuan pendataan rumah dan kegiatan ekonomi mereka. Saat ini, sudah ribuan perempuan ambil bagian dalam proses negosiasi mengenai rumah-rumah mereka, mengumpulkan secara bersama-sama tabungan untuk melunasi rumah permanen yang resmi dan untuk menekan pemerintah lokal agar mau bekerja bersama mereka untuk membangun semua yang telah dirusak oleh gempa bumi.

Yayasan ini didirikan oleh seorang aktivis perempuan yang berasal dari komunitas rakyat miskin di Turki, Sengul Akcar, pada tahun 1986. Tujuan yayasan ini adalah mendukung usaha-usaha perempuan agar bisa mandiri secara finansial, untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan Turki, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Kegiatan awal FSWW adalah pendampingan ibu-ibu untuk mengembangkan tempat penitipan anak, pusat pendidikan anak dan pusat kegiatan perempuan di kota Istambul. FSWW juga bekerja sama dengan perempuan-perempuan di daerah bencana, misal di daerah Marmara, agar komunitas-komunitas perempuan di daerah tersebut bisa menjadi aktor utama di setiap tahap penanganan bencana, mulai dari waktu tanggap darurat sampai pada proses rekonstruksi. Sedangkan di bagian tenggara Turki mereka bekerja sama dengan perempuan-perempuan lokal agar lebih berpartisipasi aktif di dalam program pembangunan daerah dan di dalam proses pengambilan keputusan.

FSWW memfasilitasi dan mendukung perempuan untuk mendefinisikan masalah-masalah mereka, menghasilkan pemecahan-pemecahan untuk masalah-masalah tersebut dan untuk membangkitkan dan mengaktifkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para perempuan itu sendiri. Kemudian mereka mendirikan “Ruangan Perempuan” (Women’s Rooms), di mana perempuan dapat berkumpul bersama, mendiskusikan masalah-masalah mereka dan sebagai wadah untuk mengekspresikan diri mereka. Ini adalah sebuah pintu masuk bagi perempuan untuk menuntut pengadaan sebuah ‘ruang’ untuk memecahkan masalah bersama, menjalankan program penitipan anak, program pelatihan untuk kerajinan tangan, pelatihan tentang pemasaran, simpan pinjam dan bisnis-bisnis kecil lainnya. Di dalam setiap kegitan yang mereka lakukan, perempuan belajar bagaimana cara bernegosiasi dengan pemerintah untuk membuka peluang partisipasi bagi mereka, baik secara fisik maupun politis.

FSWW adalah salah satu yayasan lokal utama di dalam jaringan GROOTs (Grassroots Organizations Operating Together in Sisterhood) yang tertarik untuk mendukung dan mendirikan program-program pelatihan, perawatan anak dan peningkatan kegiatan perekonomian oleh perempuan akar rumput sendiri tanpa pengawasan pihak luar yang profesional ataupun dari pemerintah. (Lola)

Sebagian besar informasi diperoleh dari situs GROOTs (Grassroots Organizations Operating Together In Sisterhood). www.groots.org

[Wawancara] Ketika Aktivis Perempuan Menjatuhkan Pilihan

Seseorang adalah teman bagi dirinya sendiri dan karena itu ia bertanggung jawab atas dirinya sendiri: dia sendirilah yang menentukan segala sesuatu tentang dirinya.

(Mahabaratha)

Ungkapan di atas, sejalan dengan sikap para aktivis perempuan. Para aktivis perempuan sepertinya sangat paham bahwa setiap langkah / keputusan yang diambil, lahir dari diri mereka sendiri karena memang mereka yang menginginkannya dan siap dengan segala konsekwensinya. Salah satu contohnya, sikap mereka terhadap pernikahan dan memiliki anak.

Para aktivis perempuan menjatuhkan pilihan mereka. Ada sebagian aktivis perempuan yang memilih melajang dan sebagian lagi memilih menikah / berkeluarga. Untuk fenomena yang kedua, terbagi lagi atas tiga kelompok: ada yang memilih menikah dan meninggalkan aktivitas-aktivitas mereka sebelumnya, memilih menikah namun memilih untuk tidak mempunyai anak dan menikah dan memiliki anak.

Tim redaksi berhasil menghubungi beberapa aktivis perempuan dan membicarakan tentang pilihan yang mereka jalani.

Indrasari Tjandraningsih (Mbak Asih,Peneliti Bidang Perburuhan AKATIGA, Bandung)

Mbak Asih menikah dan mempunyai anak. Ia tetap beraktivitas setelah menikah dan memiliki anak. Sebagai seorang peneliti bidang perburuhan dan sering bepergian ke luar kota atau luar negeri, Mbak Asih sering meninggalkan anak-anaknya. Anak-anak tinggal bersama suami dan pengasuh.

Mbak Asih memberikan pengertian kepada anak-anaknya bahwa, seorang ibu harus bekerja. Bukan untuk kepentingan finansial semata, tetapi juga perihal aktualisasi diri si ibu. Namun kerja itu macam-macam. Nah, diberi pengertian lagi ke anak, bahwa ibu mereka peneliti dan akan sering meninggalkan kalian. Mbak Asih juga menjelaskan ke anak-anaknya bahwa ketika ia meninggalkan mereka itu bukan untuk tamasya, tetapi bekerja. Intinya anak tahu kegiatan ibunya. Apa, kapan, di mana dan bagaimana-nya.

Wardah Hafidz (Mbak Wardah,Koordinator UPLINK, Jakarta)

Seperti halnya Mbak Asih, Mbak Wardah memutuskan untuk menikah. Namun, berbeda dengan Mbak Asih, Mbak Wardah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Memutuskan di sini memang setelah melewati pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan.

Mbak Wardah mengatakan bahwa di awal-awal pernikahan, dirinya dan suami memang ingin mempunyai anak. Namun, ketika semakin sibuk dengan aktivitas masing-masing, mereka kembali mempertanyakan keinginan mereka untuk punya anak tersebut. Apakah di tengah kesibukan keduanya yang sedemikian padat, mereka bisa mengurus anak? Anak, menurut Mbak Wardah, selain sebagai hadiah atau anugrah juga adalah amanah. Sebagai amanah, merawat dan mendidik anak itu harus sebaik mungkin. Kalau bisa malah seratus persen waktu dan perhatian. Mbak Wardah dan suami tidak mau setengah-setengah. Kembali melihat kesibukan keduanya, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Perhatian dan tenaga seratus persennya, dicurahkan ke aktivitas-aktivitas sosial.

Evelyn (Eppel), Bandung

Sebelum menikah, Eppel sempat aktif sebagai relawan di beberapa LSM. Kemudian, ketika “ada lamaran yang datang”, ia memutuskan menikah dan mempunyai anak. Pada awalnya, Eppel sempat mencoba tetap beraktivitas. Namun, ia merasakan bahwa ruang geraknya dalam beraktivitas jadi terbatas karena ada anak dan ia juga belum rela melepas perawatan anaknya ke orang lain (orang lain di sini bukan hanya pengasuh, tetapi juga anggota keluarga yang lain, seperti ayah ibu atau mertua). Hal ini karena ia ingin membesarkan anaknya dengan cara yang menurutnya terbaik, yang mungkin cara-caranya agak berbeda dengan orang lain. Misalnya dengan home-schooling.

Namun, Eppel mengungkapkan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa ia akan kembali beraktivitas, di bidang apapun.

Dari ‘curhatan’ tiga perempuan aktivis di atas, tergambar bahwa ternyata tidak terdapat keseragaman pilihan. Hal ini tentunya juga berlaku universal. Pilihan, akhirnya tetap menjadi persoalan personal, masing-masing, berikut alasan-alasan dan konsekuensi-konsekuensinya. Dan yang terpenting adalah apakah pilihan itu benar-benar merupakan pilihan bebas, sadar yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan sekedar mengikuti tuntutan sosial semata (Tim Redaksi)

[Profil] Putu Oka Sukanta Progresif dengan Kesehatan Alternatif

Profil Proaktif kali ini mengangkat tokoh yang tidak asing lagi. Putu Oka Sukanta, sosok yang lebih terkenal di luar negeri karena karya sastranya daripada di dalam negeri. Terkait dengan kesehatan alternatif, saat ini beliau sedang menyelesaikan buku “Akupresur Tangan yang Aman dan Bermanfaat.”

Sejak kecil beliau terbiasa hidup di antara masyarakat miskin, petani, nelayan dan perempuan pekerja. Ayah dan ibunya, petani yang buta huruf beserta Bude-nya, memberikan contoh keseharian bagaimana menghormati manusia lain, terutama yang lebih miskin. Salah satu hasil dari nilai yang ditanamkan oleh ketiga sosok yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya adalah Taman Sringanis. Lelaki kelahiran Singaraja, 29 Juli 1939 ini merupakan penggagas Taman Sringanis yang terletak di Bogor. Dari sebidang tanah yang dibeli berkat uang warisan orang tua, dibentuklah tempat yang dibuka untuk umum. Di sini publik dapat belajar berbagai jenis penguatan diri di berbagai bidang kehidupan yang tidak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk menghormati orang tua beliau yang berasal dari Bali maka diberilah nama kegiatan dan tempat tersebut Taman (nama ibu Ni Ketut Taman) dan Sringanis (nama kakak perempuan ibu yang tidak menikah, Ni Ketut Sringanis).

Asam garam telah mewarnai perjalanan hidupnya. Pada tahun 1968, beliau di penjara terkait dengan isu G30SPKI. Di penjara Salemba, beliau ditempatkan satu sel dengan seorang dokter bernama Lie Tjwan Sen yang mempelajari akupunktur di Korea Utara. Dokter inilah yang pertama kali mengenalkan dunia akupunktur kepadanya. Dengan segala keterbatasan yang ada di penjara, keduanya berusaha memberikan dan menerima ilmu sebaik-baiknya. Tidak ada catatan karena tidak ada buku ataupun alat tulis. Semua falsafah, teori dasar dan cerita tentang akunpunktur berpindah dari otak sang guru ke otak sang murid. Keterbatasan jarum diganti dengan usaha membuat jarum dari senar gitar no. 5. Praktek langsung dilakukan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan petugas. Para tahanan yang sakit menjadi pasiennya dan jumlahnya banyak.

Setelah keluar dari penjara Salemba ke penjara seluas tanah air di tahun 1976, Pak Putu memperdalam akupunktur dan mengikuti ujian pembakuan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan pada tahun 1978. Pada tahun yang sama, Pak Putu meminta izin praktek dan menjadikan akupunktur sebagai sumber kehidupan. Dua tahun kemudian, Pak Putu menggandeng beberapa akupunkturis Tionghoa untuk membuka klinik dan menampung banyak bekas tahanan yang sudah lulus ujian negara akupunktur dan memperoleh izin praktek.

Di awal tahun 80-an, Pak Putu sudah dikenal oleh masyarakat internasional. Beliau dipanggil ke Bangladesh dan Srilanka untuk mengajari akupresur pada peserta pelatihan. Tak hanya pada peserta pelatihan, Pak Putu juga masuk ke desa-desa untuk mengajari akupresur untuk para petani di sana. Kegiatan seperti ini berlanjut sepulangnya ke Indonesia. Tahun 1984, Pak Putu mengembangkan pelatihan akupresur untuk kader-kader kesehatan (PKK) dengan sepengetahuan Dinas Kesehatan. Namun di tahun 1989, Orde Baru yang dimotori oleh Golkar dan militer menggulung yayasan Pak Putu dengan alasan menampung terlalu banyak bekas tahanan.

Pak Putu mengalami tahanan lagi, digebuki dan disetrum karena sering ke luar negeri tanpa izin dan dianggap mengembangkan metode komunis. Beliau dituduh dibiayai oleh gerakan komunis bawah tanah untuk melakukan perjalanan. Pada awalnya beliau menempatkan praktik akupunktur sebagai mata pencaharian, tetapi peristiwa penahanan kedua mengubahnya. Sejak itu beliau secara konsisten menghadapi dan melawan apa yang disebut diskriminasi dan stigmatisasi. Akupunktur dijadikannya media perjuangan untuk membuktikan bahwa ada ilmu kesehatan lain selain ilmu kesehatan modern. Dan ilmu non kedokteran modern ini dapat menjadi media pemberdayaan bagi setiap orang. Dalam teori akupresur, setiap orang tidak cepat-cepat menyerahkan dirinya ke pelayanan pengobatan, melainkan mencoba kemampuan dirinya terlebih dahulu, dengan mengaktifkan potensi yang ada di dalam tubuhnya.

Beliau ingin mengubah stigma bahwa tidak ada ilmu kesehatan lain selain ilmu kedokteran. Pak Putu ingin menghentikan pemberangusan budaya dan tradisi berkesehatan masyarakat yang menuduh pengobatan tradisonal itu tidak ilmiah dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang Pak Putu inginkan adalah pengobatan tradional dapat berkembang secara wajar sehingga dapat membuktikan dirinya sebagai ilmu kesehatan yang memiliki cara berpikir sendiri (baik itu terminologi, falsafah maupun paradigmanya). Dengan demikian, pengobatan tradional dapat terintegrasikan dalam pelayanan kesehatan, tidak diposisikan sebagai pengobatan komplementer semata. Biarlah semua obat kimia kedokteran dan tradional terintegrasi dalam sebuah atap pelayanan, berjalan harmonis dengan mengetahui keterbatasan masing-masing. Untuk mewujudkan keinginannya, Pak Putu masih sering memperbanyak kajian, membuat pendidikan secara teratur dan terencana dan mempraktekkannya, termasuk di Taman Sringanis.

Beliau membuka pelayanan akupunktur dan herbal di klinik pribadi selama 3 hari per minggu. Namun, akupunktur adalah profesi yang beliau kembangkan ke masyarakat. Tidak hanya mengobati, beliau juga mengajarkan cara-cara akunpunktur kepada publik. Berbekal pengalaman (tradisi) dan ilmu yang diperoleh secara otodidak dan learning by doing, beliau bersama istri yang tadinya penari kemudian beralih profesi menjadi akupunkturis dan herbalis.

Sejak tahun lalu, Pak Putu Oka Sukanta menjadi Direktur Program Komplementer untuk HIV/AIDS, sebagai bagian dari program Care, Support and Treatment, yang didukung oleh IHPCP/Aus AID. Kegiatannya adalah memberikan informasi, latihan dan terapi dengan cara akupresur, olah napas dan meditasi serta minuman sehat (jamu enak) kepada orang-orang yang terinfeksi HIV di Rumah Sakit Sulianti Saroso Jakarta, Penjara Bulak Kapal Bekasi, Penjara Paledang Bogor, dan Puskesmas Balimester Jakarta, serta menerbitkan buletin KOMPLEMENTER.

Sehat menurutnya adalah sebuah manifestasi terbentuknya keseimbangan (harmoni) relatif antara semua nilai kehidupan, baik itu fisik, mental, spiritual dan lingkungan.

Menurut Pak Putu, kendala yang sering dihadapi para aktivis adalah susahnya berkata tidak terhadap pekerjaan dan tantangan yang ada. Akibatnya, banyak aktivis sering mengalami kenaikan tekanan darah sering, nafas pendek dan emosional.

Menurut beliau, kendala tersebut dapat diatasi dengan berdamai dengan diri sendiri, serta menyadari keterbatasan kemampuan, ruang dan waktu. Selain itu, mengatur pola makan dan minum yang lebih sehat, berolah raga, beristirahat lebih banyak dan berani mengatakan TIDAK dengan santun dan hormat terhadap hal-hal yang diperkirakan akan membuat kondisi kesehatan terganggu.

Beliau melihat bahwa banyak sekali aktivis yang berpikiran maju, bersemangat tinggi, dan punya wawasan politik luas; tetapi sayang, dalam bidang kesehatan mereka masih lebih banyak berorientasi (bahkan ada yang bergantung total) kepada pelayanan kesehatan modern (industri kedokteran dan industri farmasi). Kesehatan tidak dirawat sebagaimana merawat organisasi dan programnya. Para aktivis sering lupa bahwa mereka mempunyai potensi diri dan alam yang dapat dijadikan pendukung,- alternatif perawatan kesehatan. Lupa punya sinar matahari pagi, lupa punya udara segar (oksigen), lupa punya bumbu dapur, lupa punya berbagai jenis buah dan sayuran dalam negeri, lupa punya jari tangan yang dapat difungsikan untuk kesehatan. Komentar guyonan beliau tentang para aktivis itu adalah; “Politik progresif, tapi kesehatan konservatif bahkan reaksioner”.

Namun Pak Putu tidak hanya berseloroh. Beliau berpendapat bahwa hal tersebut memang terjadi karena selama ini kita terkooptasi pada anggapan bahwa hanya ada satu ilmu kesehatan yaitu ilmu kedokteran modern. Pandangan seperti ini adalah dampak dari agresi industrialisme dalam bidang kesehatan yang sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. “Ilmu kedokteran modern mempunyai keunggulan yang harus dibayar dengan uang banyak, tetapi masih ada ilmu kesehatan non kedokteran modern (non konvensional) yang belum diaktualisasikan dan dioptimalkan pemanfaatannya”, ujarnya.

Beliau mengajar kita semua untuk menyadari hak dan kewajiban kita dalam membina kesehatan diri sendiri dan masyarakat. Caranya yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu kesehatan non konvensional dan memilih mana yang paling mungkin dilakukan, artinya aman, bermanfaat, rasional, mudah dilakukan, tersedia cukup banyak dan harganya terjangkau.

Beliau juga membagikan tips-tips bagi para aktivis agar tetap sehat dan prima untuk membuat perubahan, di antaranya:

Olah napas: Tarik napas dalam-dalam, simpan di dalam tubuh (bisa di paru-paru, di perut atau bagian tubuh lainnya) sekuatnya (sampai setengah menit), kemudian keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Lakukan di mana saja, kapan saja dan berulangkali. Maknanya: penyerapan oksigen lebih banyak bisa sampai 80% untuk memperkuat Natural Killer di dalam tubuh.

Makanan dan minuman sehat: hindarkan zat penyedap, zat pengawet dan zat pewarna, nikotin. Jadikan makanan dan minuman sebagai obat, dan obat sebagai makanan dan minuman.

Jari-jari tangan: gunakan untuk memijat titik-titik penting di permukaan tubuh sesuai dengan teori akupresur.

Berpikir positif: perbedaan adalah kekuatan, dan kesetaraan adalah dasar hidup bermitra.

***

(Ditulis berdasarkan wawancara via email oleh Hilda Lionata)

[Pikir] LIBERALISASI KESEHATAN

Para pendukung neoliberalisme mengajukan teori baru bahwa krisis dan kegagalan pembangunan di sektor kesehatan adalah akibat tidak becusnya pemerintah mengurus sektor kesehatan ini. Ada empat argumen mendasar yang mereka ajukan terkait efisiensi kinerja pemerintah. Pertama, pemerintah memberikan subsidi besar-besaran, sehingga harga yang dibayar masyarakat tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya. Kedua, pemerintah tidak mampu memberikan layanan yang komprehensif kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Ketiga, banyaknya korupsi dan tingginya biaya birokrasi di pemerintahan. Terakhir, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah.

Berbagai alasan di atas mendorong keluarnya rekomendasi agar swasta diberi peluang sebesar-besarnya untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, antara lain lewat mekanisme Program Penyesuaian Struktural (SAP, Structural Adjusment Program) bagi negara-negara yang memiliki hutang, serta aturan-aturan main yang dirumuskan dalam kesepakatan-kesepakatan WTO. Mereka berpikir bahwa dengan masuknya sektor swasta, pemerintah tidak lagi memonopoli sektor ini sehingga kinerjanya menjadi lebih efisien, lebih menjamin akses yang merata bagi seluruh masyarakat dan memudahkan konsumen memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan pilihannya.

Ada beberapa kritik dan pertanyaan bagi argumen-argumen tersebut.

Privatisasi Vs Korporatisasi

Privatisasi secara umum berarti penyerahan pengelolaan kepada lembaga privat baik yang bersifat profit maupun non profit, sedangkan korporatisasi secara spesifik adalah penyerahan pengelolaan kepada lembaga yang berorientasi profit. Dengan demikian, korporatisasi kesehatan adalah penyerahan layanan kesehatan kepada lembaga kesehatan privat yang bersifat profit.

Karakteristik utama dan paling mendasar dari lembaga profit adalah bahwa untuk meraih profit, pelaksana layanan kesehatan itu harus membagi sebagian uang yang diperolehnya kepada penanam modal. Maka, tujuan utama jasa kesehatan profit adalah mencari keuntungan dan bukannya menyediakan layanan kesehatan berkualitas.

Dari manakah uang untuk para penanam modal ini berasal?

Pertama, dengan menarik biaya kepada para pengguna lebih mahal dari seharusnya. Kedua, dengan mengurangi pengeluaran dengan menurunkan kualitas dan kuantitas layanan, terutama kalau dana diperoleh dari asuransi dan pemerintah. Ketiga, dengan menyarankan (memaksa secara halus) pengguna untuk membeli layanan yang sebenarnya tidak penting atau tidak diperlukan. Keempat, menawarkan layanan khusus kepada pembayar mahal. Kelima, hanya memberikan layanan yang sangat menguntungkan dan keenam dengan membayar pekerja kurang dari seharusnya atau menggantinyadengan pekerja yang kurang berkualitas dan dapat dibayar murah.

Adakah Kisah Sukses Korporatisasi Layanan Kesehatan?

Kita akan belajar dari negara-negara yang dianggap maju dalam sistem kesehatan. Pertama, dari Amerika Serikat, promotor utama neoliberalisme, privatisasi dan pasar bebas. Di negara ini pada dasarnya sistem kesehatan terutama dijalankan oleh lembaga layanan kesehatan profit, namun, sumber uang tidak hanya dari biaya yang dibayar langsung oleh pengguna. Pemerintah, dengan dana yang diterima dari pajak, memberikan subsidi ke lembaga-lembaga profit tersebut. Selain itu dana dari pajak juga digunakan pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan kepada penduduk miskin, manula, orang cacat dan militer. Kedua, dari Kanada, negara yang pemerintahnya masih cukup banyak berperan dalam sektor kesehatan. Di negara ini, sebagian besar layanan kesehatan diberikan melalui dana publik/pajak, namun layanannya sebagian besar diberikan oleh lembaga non pemerintah (privat) yang bersifat non profit.

Apa hasil akhir dari kedua jenis pendekatan layanan kesehatan yang berbeda ini?

Korporatisasi layanan kesehatan diyakini akan menciptakan efisiensi yang mengurangi total pengeluaran biaya kesehatan, khususnya anggaran pemerintah untuk kesehatan. Kenyataannya, pengeluaran pemerintah AS (US$ 1.599 perkapita per tahun) justru lebih besar daripada pemerintah Kanada( US$ 1.444 perkapita per tahun). Sementara itu, Kuba yang menerapkan sistem layanan kesehatan yang sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah menggunakan biaya hanya US$106 perkapita per tahun untuk menjalankan sistem yang mampu memberikan jaminan kesehatan pada 97% rakyatnya. Lebih jauh lagi, di AS, tagihan biaya kesehatan merupakan penyebab utama kebangkrutan pribadi. Total pengeluaran kesehatan per orang di AS adalah yang tertinggi di dunia, sebesar US$ 4.637 per tahun. Sedangkan rakyat Kanada, mengeluarkan hanya US$ 2.185 per tahun. Sedangkan rakyat Kuba hampir tidak perlu mengeluarkan dana pribadi demi kesehatan mereka. Hasilnya adalah: Kanada berada pada peringkat kedua dunia untuk harapan hidup dan AS berada pada peringkat ke-25. Tingkat kematian bayi di Kanada 5,6 per seribu kelahiran hidup dan Amerika Serikat 7,8 per seribu kelahiran hidup. Sedangkan Kuba, dengan dana lebih dari 10 kali lebih kecil dapat mencapai angka kematian bayi 7,2 per seribu kelahiran hidup.

Data ini menunjukkan bahwa sistem layanan kesehatan di Kanada dan Kuba jauh lebih efisien dan efektif daripada Amerika Serikat. Lalu mengapa layanan publik yang bersifat profit semakin populer, sementara tidak berprestasi di negara promotor utamanya sendiri? Adakah kisah sukses korporatisasi layanan kesehatan?

Korporatisasi layanan kesehatan telah berhasil mempromosikan tujuan mereka dengan membangun argumentasi seakan layanan kesehatan publik tidak efisien dan berkualitas rendah, sedangkan layanan kesehatan berbasis korporasi lebih baik. Padahal dasar berpikir argumentasi tersebut sangat lemah dan didasarkan pada bukti-bukti yang semu, sehingga tidak lebih dari mitos-mitos belaka.

Mitos-Mitos Korporatisasi

1. Layanan Kesehatan dari Korporasi Lebih Efisien

Pernyataan bahwa lembaga profit lebih efisien dari lembaga publik tidak masuk akal jika efisiensi diartikan pemberian kualitas layanan yang sama dengan pengeluaran yang lebih rendah. Bagaimana lembaga profit dapat lebih efisien sementara pada kenyataannya mereka harus membayar ‘upeti’ kepada pemilik modal, sedangkan lembaga non profit dan lembaga publik tidak. Artinya, jelas bahwa dengan jumlah uang yang sama lembaga non profit dan lembaga publik akan mampu memberikan layanan yang lebih maksimal.

Jadi efisiensi seperti apa yang sebenarnya dimaksud oleh para pendukung korporatisasi kesehatan ?

2. Pasar Bebas Tanpa Subsidi Akan Menghasilkan Harga Yang Sesungguhnya

Para penganut neoliberalisme mendefinisikan harga sesungguhnya adalah yang diperoleh dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang selanjutnya berhubungan dengan keputusan konsumen untuk membeli atau tidak. Umumnya peyedia produk cenderung akan berperilaku tetap yaitu menjual sebanyak mungkin. Dasar motivasi konsumen umumnya juga cenderung tetap yaitu memiliki sebanyak mungkin, sampai batas daya belinya.

Namun teori ini tidak berlaku pada sistem kesehatan. Tidak ada konsumen yang ingin sakit. Sehingga perilaku konsumsi di sektor kesehatan secara alamiah akan lebih dipengaruhi oleh tingkat kesehatan konsumen daripada daya beli. Kondisi ini menyebabkan pasar kesehatan berperilaku berbeda dari produk konsumsi pada umumnya. Keinginan korporasi untuk menjual sebanyak mungkin, tidak sesuai dengan konsumen yang justru meminimalkan pembelian. Untuk mengoreksi ini maka akhirnya para pengusaha melakukan pengeluaran besar-besaran dalam promosi. Pengeluaran ini tentunya ditanggungkan pada harga yang harus dibayar konsumen.

Apakah ini yang disebut dengan harga yang sesungguhnya?

3. Subsidi Kesehatan Menghasilkan Inefisiensi Layanan Kesehatan

Secara umum, harga yang tidak sesungguhnya karena subsidi, baru berarti sebagai pertimbangan kebijakan bila mengarah pada penggunaan yang tidak rasional serta misalnya: penggunaan produk yang berlebihan karena harganya yang murah, dan subsidi yang tidak mencapai sasaran.

Namun sudah tentu layanan kesehatan tidak dapat disamakan dengan penggunaan barang konsumsi seperti BBM. Artinya, tiadanya BBM tidak akan membunuh seseorang. Sedangkan masalah layanan kesehatan terkait dengan hidup-mati seseorang, sehingga menjadi bagian integral dari hak asasi seseorang. Selain itu, tidak banyak orang yang cenderung boros menggunakan layanan kesehatan seperti halnya mereka boros menggunakan BBM. Jadi hanyalah kemungkinan kecil bahwa subsidi mendorong penggunaan layanan kesehatan yang berlebihan.

4. Korporatisasi Kesehatan Menghasilkan Keadilan Pelayanan Kesehatan

Pendapat bahwa korporatisasi kesehatan merupakan jawaban terhadap permasalahan keadilan layanan kesehatan berbenturan dengan kenyataan bahwa karena sifatnya yang bertujuan memaksimalkan profit, maka korporasi akan cenderung memberikan layanan kepada yang memiliki banyak uang dan daerah perkotaan. Singkatnya, korporasi cenderung akan melayani mereka yang sebenarnya tidak menjadi prioritas dalam layanan kesehatan, bila kita menggunakan logika layanan kesehatan publik. Malah, karena uang yang dibayarkan ke korporasi lebih banyak dari seharusnya, uang yang seharusnya dapat digunakan untuk hal yang lebih menjadi prioritas malah dinikmati oleh para pemilik modal yang seharusnya tidak begitu membutuhkan uang.

5. Pemerintah Tidak Memiliki Cukup Dana Menjalankan Layanan Kesehatan Publik

Kegagalan pemerintah untuk menggalang sumberdaya mayarakat, terkait dengan kebijakan makro seperti kurangnya keberanian menerapkan pajak progesif. Sementara itu, kebijakan neoliberal yang diadopsi oleh banyak negara dan terlebih di negara berkembang yang harus mengikuti structural adjustment program IMF, justru mendorong pemotongan pajak. Jadi, tampaknya kebijakan neoliberal akan mendorong rekayasa kebijakan untuk menciptakan asumsi yang dibuatnya sendiri (bahwa pemerintah tidak punya cukup dana untuk membiayai kesehatan), untuk mempromosikan privatisasi kesehatan.

6. Layanan Kesehatan Korporasi Lebih Berkualitas

Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pengelolaan berorientasi profit adalah argumentasi yang sangat lemah karena berlawanan dengan dasar keadilan dan prinsip pemerataan layanan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia. Motivasi untuk mencari profit justru mengakibatkan penurunan kualitas dalam bentuk rendahnya kualitas perawatan pasien seperti semakin singkatnya waktu layanan, berkurangnya pilihan layanan, atau bahkan banyaknya kesalahan perawatan.

7. Layanan Kesehatan Berbasis Korporasi Akan Melepaskan Kebergantungan Pada Pemerintah

Para pendukung korporatisasi kesehatan juga menyatakan bahwa karena pemerintahan yang tidak efisien dan korup, maka peran pemerintah perlu dikurangi dan peran swasta perlu ditingkatkan. Benarkah peningkatan peran swasta dalam pasar bebas akan melepaskan kebergantungan layanan kesehatan kepada peran pemerintah? Argumentasi yang sering digunakan adalah bahwa ekonomi pasar bebas akan menciptakan proses demokratisasi yang menguntungkan rakyat. Proses demokratis ini akan menghasilkan harga yang murah dan layak, dibarengi dengan kualitas layanan tinggi melalui mekanisme pasar. Sedangkan, sistem yang dimonopoli pemerintah dikatakan tidak profesional, rentan korupsi dan tidak efisien. Adam Smith mengatakan bahwa suatu mekanisme pasar, di mana para pelakunya adalah individu-individu egois, akan menghasilkan keuntungan maksimal bagi publik (dalam bentuk keuntungan maksimal dengan biaya minimal) bila pasar berada di dalam keadaan pasar sempurna. Pasar sempurna terjadi bila semua pelaku pasar memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Artinya, pasar sempurna tidak bisa terjadi dengan sendirinya, ia perlu dipelihara secara intensif. Siapakah lembaga yang biasanya didaulat untuk menjadi wasit? Pemerintah.

Jadi, perdebatan tentang kebergantungan pada pemerintah baik pada sistem berbasis lembaga profit dan berbasis pemerintah sebenarnya tidak lebih sebuah zero sum game. Sektor privat hanya akan berkontribusi maksimal bagi kesehatan publik bila berada dalam sistem kontrol yang kuat. Hasil akhirnya sama saja, kebergantungan pada pemerintah! Pemerinthan yang korup akan sama-sama membuat kedua sistem ini tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian yang lebih dibutuhkan adalah pemerintahan yang bersih dan bukannya korporatisasi layanan kesehatan.

8. Layanan Kesehatan Korporasi Sejalan Dengan Proses Demokratisasi

Hal yang paling membahayakan bila layanan kesehatan publik diganti dengan layanan kesehatan berdasarkan profit adalah hilangnya akuntabilitas . Seburuk apapun layanan kesehatan publik, selalu masih ada kesempatan untuk memperbaikinya melalui proses politik. Tetapi begitu layanan ini dialihkan kepada bisnis, proses monitoring dan kontrol akan menjadi jauh lebih sulit.

9. Bisnis Tidak Korup

Para pendukung korporatisasi layanan kesehatan juga menyatakan bahwa pemerintahan tidak efisien dan korup. Kenyataannya; kejahatan ekonomi yang terjadi seperti kasus Bank Bali, adalah kisah nyata usaha beberapa pelaku pasar untuk mencegah terjadinya pasar sempurna demi memelihara monopoli mereka. Caranya seringkali dengan menyogok pemerintah dan memanfaatkan berbagai lubang dari pemerintahan yang korup. Karena itu, jadinya sama saja dengan keadaan di mana kita bergantung pada pemerintah untuk mengoperasikan atau mendistribusikan dana bagi layanan kesehatan.

10. Korporatisasi Kesehatan Menghilangkan Birokrasi Yang Tidak Efisien

Para pendukung korporatisasi layanan kesehatan menyatakan bahwa banyak pemborosan dana dari layanan kesehatan yang menggunakan dana publik terjadi karena birokrasi yang tersentralisasi. Kenyataannya, suatu studi yang dilakukan oleh peneliti Harvard, Woolhandler dan Himmelstein yang dimuat dalam New England Journal of Medicine, yang menganalisa data dari 5.201 rumah sakit, menemukan bahwa rumah sakit profit 5%lebih mahal dibandingkan rumah sakit non profit, dan 53% dari perbedaan biaya disebabkan oleh biaya administrasi yang lebih mahal. Selain itu, perusahaan profit juga harus mengeluarkan biaya operasional tambahan.

Jadi, layanan kesehatan secara profit tidak memangkas birokrasi tetapi malah menggelembungkan birokrasi. Dan lebih parah lagi, birokrasi ini justru mengejar profit.

11. Pasar Sempurna Akan Terjadi Dalam Sistem Kesehatan

Taft dan Stewart dalam bukunya yang berjudul Clear Answers: The Economics and Politics of For-Profit Medicine, mengajukan lima syarat berlakunya pasar sempurna: (1) ada banyak penjual dan pembeli yang dengan mudah dapat keluar dan masuk ke dalam pasar, (2) pembeli memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil keputusan, (3) produk terstandarisasi, (4) harga dapat bebas naik turun tanpa halangan dan (5) konsumen dengan bebas dapat mengganti suatu produk dengan produk lainnya untuk fungsi yang sama. Kondisi ini tidak berlaku di dalam dunia kesehatan: (1) pasien yang sakit sulit mengambil keputusan yang bebas, (2) pengetahuan tentang kesehatan tidak dikuasai oleh kebanyakan orang, (3) kepercayaan sangat fundamental dalam bisnis kesehatan, (4) kalangan bisnis sekarang melakukan upaya-upaya sistematis untuk secara sengaja mendistorsi pasar sempurna dengan mendorong terjadinya monopoli atau setidaknya oligopoli. Padahal, mengacu pada syarat pasar sempurna yang dikemukakan oleh Taft dan Stewart, monopoli membuat jumlah penjual terlalu sedikit dan terciptanya halangan bagi harga untuk naik dan turun secara bebas.

Kepentingan Sosial dan Profit : Akankah Terdamaikan?

Inkompatibilitas sifat sosial layanan kesehatan dengan kepentingan profit menjadi demikian mendasar. Konflik yang paling mendasar adalah bahwa layanan kesehatan berbasis profit bergantung pada maksimalisasi dan pertumbuhan konsumsi sedangkan layanan kesehatan yang efisien dan efektif justru meminimalkan konsumsi.

Selain konflik dasar tersebut, kita juga dapat melihat pada tingkat yang lebih rumit dan tidak kasat mata bahwa layanan kesehatan berbasis profit mengakibatkan pemborosan, ketidakadilan dan penurunan kualitas layanan. Sementara itu, penyakit-penyakit dalam layanan kesehatan publik seperti kebergantungan pada pemerintah, monopoli, birokrasi dan korupsi / penipuan yang selama ini dijadikan dasar untuk mendiskreditkan layanan kesehatan publik sama sekali tidak disembuhkan oleh privatisasi, tetapi justru ‘kambuh’ kembali dalam bentuk yang lebih sulit dikontrol dan disembuhkan.

* Tulisan ini disarikan dari buku Liberalisasi dan Tantangan Dalam Penyedian Jasa Kesehatan Kepada Publik, oleh Tim Peneliti The Business Watch Indonesia ( Any Sulistyowati, David Sutasurya dan Navita Kristi Astuti), tahun 2004, khususnya bab 6.

[Media] Resensi Buku: Liberalisasi Dan Tantangan Dalam Penyediaan Jasa Kesehatan Kepada Publik

Judul :Liberalisasi Dan Tantangan Dalam Penyediaan Jasa Kesehatan

Kepada Publik

Penulis :Tim Peneliti The Business Watch Indonesia (BWI);

Any Sulistyowati, David Sutasurya dan Navita Kristi Astuti

Tahun : 2004

Penerbit :The Business Watch Indonesia- WIDYA SARI PRESS,

SURAKARTA didukung oleh NOVIB OXFAM NETHERLANDS

Tebal : 214 hlm

Sehat, semua orang ingin selalu sehat. Hanya dalam keadaan sehatlah kita bisa beraktivitas apapun yang kita mau. Namun sejatinya manusia, kita tidak bisa selalu sehat. Terkadang kita jatuh sakit, dari ‘kelas ringan’ sampai ‘kelas berat’. Terutama untuk sakit ‘kelas berat’ yang sering kita rujuk ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, kita berhadapan dengan sebuah sistem layanan kesehatan itu sendiri.

Layanan kesehatan adalah sebuah sistem yang jika ditilik lebih jauh lagi, ternyata adalah sebuah sistem yang rumit, panjang, kompleks, penuh intrik dan terkadang terkesan manipulatif. Oleh karena itu, sering kita melihat potret buram dari sistem layanan kesehatan ini. Namun, persoalan buruknya layanan kesehatan jelas bukan akibat dari krisis ekonomi semata. Banyak perkara lain yang terlibat.¹

Buku Liberalisasi Dan Tantangan Dalam Penyediaan Jasa Kesehatan Kepada Publik, memaparkan permasalahan seputar sektor kesehatan, mulai dari yang sangat konkret yang sering dialami masyarakat, analisis kebijakan di tingkat negara; paradigma apa saja yang mempengaruhi sektor kesehatan, beberapa pilihan dan konsekuensinya dan beberapa contoh kasus.²

Buku ini merupakan hasil penelitian deskriptif mengenai privatisasi sektor kesehatan, khususnya di Indonesia. Buku yang terdiri atas delapan bagian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan (seperti yang tertuang di dalam bagian pendahuluannya); (1) bagaimanakah cara kerja umum privatisasi di sektor kesehatan dan apa saja potensi dampaknya terutama bagi negara berkembang?, (2) bagaimanakah perkembangan situasi makro sektor kesehatan di Indonesia dan trend yang sedang berjalan?, (3) bagaimanakah realitas sektor kesehatan di Indonesia seperti yang dialami masyarakat?,(4) paradigma apakah yang menjadi latar belakang sektor kesehatan saat ini? Adakah pilihan model yang lain dan apakah konsekuensinya?, (5) bagaimanakah prediksi situasi kesehatan ke depan, adakah pilihan-pilihan yang dapat diambil dan apa prasyaratnya?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan memaparkan argumen-argumen dari penyokong liberalisasi penyediaan jasa kesehatan yang kemudian penulis periksa dengan mengajukan beberapa kritis dan pertanyaan dengan logika sederhana bagi argumen-argumen tersebut. Dengan cara ini, meskipun materi yang diulas berat, bahasa buku ini terasa santai.

Seperti yang diungkapkan oleh editor buku ini, bahwa buku ini mengajak para pembacanya untuk melihat berbagai detil yang mungkin selama ini tidak teramati ketika menelaah persoalan-persoalan di bidang kesehatan, khususnya di Indonesia kemudian mempersilahkan pembaca untuk menentukan sikapnya sendiri.

Jika ingin mendapatkan buku ini silakan menghubungi:

The Business Watch Indonesia (BWI)

Jln. Cokrobaskoro VII no. 33,

Puspan, Tipes,

Surakarta

Telp. 0271-728560

(Lola Amelia)