[Pikir] Riwayat Gerakan Lingkungan

Gerakan lingkungan lahir pada abad ke-19, dibidani oleh mereka yang peduli pada kelestariannya. Awal gerakan lingkungan terjadi pada tahun 1890, John Muir dan Robert Johnson sukses melobi Kongres untuk melestarikan Yosemite sehingga lahirlah Yosemite National Park. Keduanya kemudian bergabung membentuk Sierra Club, salah satu organisasi lingkungan pertama dan leluhur bagi banyak organisasi lingkungan modern. Di tahun yang sama, Gifford Pinchot kembali ke Amerika setelah belajar Kehutanan di Prancis. Dia terkejut sekali melihat penghancuran sumber daya alam di Amerika. Dia kemudian menata sistem pengelolaan sumber daya yang berfokus pada tebang pilih dan dibuatnya Hutan Lindung Nasional.

Di usianya yang dini, gerakan lingkungan di dunia dipengaruhi amat kuat oleh Pinchot dan Muir-Johnson. Pinchot menekankan pada konservasi, yaitu penggunaan sumber daya dengan pengelolaan yang baik, sementara Muir menekankan pada preservasi, yaitu alam yang sungguh-sungguh terjaga dan tidak diganggu oleh aktivitas manusia. 

Pada masa Perang Dunia di abad ke-20, gerakan lingkungan sempat tenggelam dan tidak terperhatikan. Usai PD II dan terjadi transformasi masyarakat pertanian menjadi industri, gerakan lingkungan mulai menggeliat kembali. Salah satu fokus perhatian berbagai pihak waktu itu adalah karya tulis Rachel Carson yang berjudul Spring di tahun 1962. Saat itu, intensifikasi pertanian dilakukan secara masif. Rachel Carson mengulas dampak kimia pestisida untuk lingkungan serta bagi kesehatan mahluk hidup dalam bukunya.

Pada tahun 1970, setelah merebaknya berbagai bencana lingkungan buatan manusia; Senator Gaylord Nelson mengusulkan sebuah demonstrasi akar rumput dengan mengatasnamakan lingkungan. Akhirnya, Hari Bumi pertama berlangsung, membawa gerakan lingkungan ke tahap kedewasaan yang baru. Tantangan yang dihadapinya berubah dari jenis hingga skalanya. Dalam kurun waktu yang sama pula, filsuf Norwegia Arne Naess mulai mengenalkan gerakan lingkungan dengan konsep deep ecology. Konsep ini menyatukan konsep preservasi, ekologi dan spiritual.

Di Indonesia sendiri, keberadaan gerakan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari isu politik. Pada masa Soekarno, pembangunan tidak diorientasikan pada aspek-aspek yang padat modal. Yang terjadi, justru Soekarno menolak dana asing yang menawarkan model pembangunan dengan mengenjot aspek ekonomi berbasis ekstraktif sumber daya alam. Dengan demikian, saat itu gerakan lingkungan boleh dikatakan tidak berkembang baik di Indonesia. Namun, pada periode tahun 1970-1980, setelah masa kepemimpinan Soekarno (Orde Lama) beralih ke masa Soeharto (Orde Baru), gerakan lingkungan mulai berkembang di Indonesia.

Pola pembangunan yang diterapkan Soeharto berlaku kebalikan dari Soekarno. Pada kepemimpinan Soeharto, pihak asing mulai berinvestasi di Indonesia, terutama industri-industri ekstraktif. Persoalan-persoalan lingkungan dikesampingkan demi peningkatan ekonomi dan menggenjot Gross Domestic Product (GDP), indikator perekonomian yang digunakan banyak negara di dunia. Istilah gerakan lingkungan di Indonesia, baru disebut dalam sebuah simposium tentang ‘15 tahun gerakan lingkungan Indonesia, menuju pembangunan berwawasan lingkungan’ di Jakarta, pada tahun 1972.

Periode gerakan lingkungan di Indonesia terbagi dalam 4 kurun waktu. Yang pertama, sekitar tahun 1970-1980, ditandai dengan masuknya agenda persoalan lingkungan dalam rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1973 dan Repelita II (1974-1979). Hal ini terjadi karena tekanan internasional dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 tentang Biosphere. Tindak lanjutnya adalah pembentukan Kementerian Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Indonesia. Tujuan pembentukan kementerian terkait di atas adalah mengusung pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan efisien. Menteri pertamanya adalah Emil Salim, seorang ekonom lulusan University of Berkeley yang kemudian banyak mempelajari ilmu lingkungan. Emil mendorong munculnya LSM-LSM lingkungan di masa kepemimpinannya sekitar tahun 1978-1993. Pada masa itu, tiba-tiba ratusan organisasi lingkungan muncul di Indonesia, dari yang sebelumnya tidak ada.

Saat itu, organisasi lingkungan yang ada cenderung mengarah pada kegiatan pecinta alam, sekedar hobi maupun bersifat akademis. Sifat pemerintah yang represif membuat kehadiran organisasi berbasis massa saat itu harus berhati-hati. Bahkan untuk mencari atau membuat nama pun, sebuah organisasi lingkungan pun harus dipikirkan secara matang. Organisasi lingkungan tak boleh memprovokasi massa untuk melawan kebijakan Pemerintah, tapi mereka juga tak ingin dicap sebagai underbow partai ataupun kepanjangan tangan Pemerintah. Akhirnya, pada tahun 1980, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terbentuk, menjadi salah satu wadah gerakan lingkungan di Indonesia. Dalam setiap aktivitasnya, WALHI mendorong organisasi-organisasi lain untuk mulai membentuk jaringan atau kelompok-kelompok kerja untuk Iingkungan. Jaringan kerja sama ini yang di kemudian hari menjadi atap bagi pemikiran gerakan lingkungan di Indonesia.

Gerakan lingkungan mulai memasuki periode kedua di Indonesia, yaitu periode tahun 1980-1990. WALHI mulai bermain di area advokasi. Beberapa kasus pengrusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia diperkarakan sampai ke meja hukum. Tuntutan pertama adalah kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Indorayon.  Meskipun kalah, tuntutan ini merupakan satu loncatan besar untuk gerakan lingkungan di Indonesia. Itulah kali pertama, pada masa Orde Baru, sebuah lembaga dapat mewakili lingkungan atau masyarakat. Keberanian WALHI dalam menuntut PT. Indorayon patut diperhitungkan karena perusahaan tersebut didukung dan dimiliki oleh kerabat pucuk pimpinan pemerintah saat itu.

Sikap gerakan lingkungan hidup di Indonesia saat itu cukup jelas, tidak takut berseberangan dengan Pemerintah Orde Baru. Di saat bersamaan, gerakan lingkungan yang bekerja dengan mengacu pada kerangka kerja perundangan juga terus merangsek. Pada masa itu, dua undang-undang, yaitu UU No. 4 tahun 1982 mengenai Pokok Peningkatan Lingkungan Hidup serta UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian dalam Pembangunan Industri Berwawasan Lingkungan dikeluarkan. Penguatan perangkat Undang-undang diturunkan dalam PP No. 26 tahun 1986 tentang AMDAL.

Periode gerakan lingkungan di Indonesia yang ketiga adalah sekitar tahun 1990-1999. Dalam periode ini, Deklarasi Rio tahun 1992 tentang biodiversitas ikut diratifikasi oleh Indonesia dan kemudian terintegrasi dalam GBHN tahun 1993. Bappedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) terbentuk dalam kurun waktu ini, membawa angin segar bagi gerakan lingkungan di Indonesia.

Sementara itu, WALHI telah menuntut sembilan kasus pengrusakan lingkungan lainnya ke pengadilan. Kasus yang diperkarakan antara lain adalah pengrusakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar bermodal asing dan lokal, maupun oleh Pemerintah (kasus kebakaran hutan dan pengembangan lahan gambut sejuta hektar). Dari sepuluh kasus gugatan lingkungan, hanya satu kasus yang dimenangkan, yaitu Hak Atas Informasi melawan PT. Freeport Indonesia. Dalam putusannya, Majelis hakim hanya sebagian mengabulkan gugatan WALHI dan mengakui bahwa PT Freeport Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemenangan ini menjadi catatan sejarah, bahwa lingkungan hidup dapat dimenangkan meskipun harus melewati perjalanan panjang. 

Masalah lingkungan mendapat perhatian serius dari hampir semua negara di dunia karena masalah dan krisis lingkungan tersebar di setiap negara dengan ragam dan derajat yang berbeda. Seluruh negara terlibat dalam mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Agenda lingkungan yang awalnya menjadi isu minor kali ini masuk dalam isu dunia, dan dibicarakan dalam agenda politik internasional, mendampingi agenda keamanan dan ekonomi. Pada tahun 1992, diadakan Earth Summit di Rio dengan dihadiri oleh para kepala negara dan para perwakilan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pencapaian yang terpenting saat itu adalah kesepakatan akan Konvensi Perubahan Iklim yang berujung pada Protokol Kyoto. Konvensi Keragaman Biologis juga diratifikasi pada pertemuan ini. Meskipun begitu, terdapat banyak kritik bahwa perjanjian yang dibuat di Rio tidak terwujud karena berbenturan dengan isu lainnya seperti pemberantasan kemiskinan.

Memasuki periode keempat, di tahun 1999, gerakan lingkungan di Indonesia berada dalam kesesakan yang disebabkan oleh masa Reformasi. Saat itu, keadaan perekonomian Indonesia amat terpuruk dan lagi-lagi lingkungan dikorbankan untuk menjawab masalah kemiskinan secara cepat. Pada masa pemerintahan Megawati banyak terjadi alih fungsi lahan atas nama kemiskinan. Pembalakan hutan kembali marak, belum lagi ditambah dengan warisan masalah lingkungan dari masa Orde Lama.

Gerakan lingkungan pada periode ini mengalami tantangan yang lebih kompleks. Krisis lingkungan tidak hanya terjadi di tingkatan individu atau lokal seperti bencana lumpur Lapindo misalnya. Krisis lingkungan yang berskala global juga semakin nyata terasa di Indonesia, seperti perubahan iklim, degradasi lahan dan hutan, kelangkaan air serta berkurangnya daerah tangkapan ikan. Gerakan lingkungan di Indonesia bergantung pada sistem politik, ekonomi dan sistem militer yang diterapkan di negara ini. 

Bila dicermati, gerakan lingkungan dunia akhirnya bekerja dengan strategi yang berbeda. Para pemerhati lingkungan hidup bermain dalam kerangka undang-undang dan politis akademis seperti yang dilakukan dalam konvensi lingkungan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh UNEP. Belum lagi tulisan seperti The Limits to Growth, Our Common Future, One Planet yang mengingatkan terbatasnya sumber daya yang kita miliki dan meningkatnya tekanan akibat kegiatan manusia pada sumber daya tertentu.

Gerakan lingkungan juga sering bermain di ranah aksi nyata dan langsung. Bisa berupa bentuk protes langsung dengan memblok jalan atau memeluk pohon, juga dengan bentuk yang lebih halus berupa membuat budaya alternatif yang baru. Strategi gerakan lingkungan yang terbaru juga disukai oleh orang-orang yang sudah jenuh dengan  gaya hidup modern dan konsumtif, kalangan yang peduli kesehatan dan berusaha berada sedekat mungkin dengan sumber makanan mereka serta kaum spiritualis yang memandang keberadaan yang Maha di setiap benda di alam ini. Contohnya konsep ecovillage dan kembali ke kelompok subsisten.

Di umurnya yang sudah cukup tua, gerakan lingkungan berharap jalan keluar yang damai dan tenang. Sama halnya ketika perbudakan akhirnya dihapuskan dan menghilangnya gerakan anti apartheid. Ataupun ketika gerakan perempuan berhasil memperoleh hak suara, dan gerakan perempuan pendukung hak suara kemudian menghilang setelah pergerakannya yang hampir 100 tahun. Tantangan yang dihadapi agar gerakan lingkungan dapat berakhir dengan damai masih cukup banyak. Tantangan itu berbeda dari tantangan gerakan perempuan atau anti perbudakan. Selama sistem perekonomian dunia masih menguntungkan para pemilik modal dan selama manusia hidup tanpa berusaha selaras dengan alam, tampaknya gerakan lingkungan harus tetap eksis. Setiap strategi yang digunakan baik adanya, dan dari sejarah perjuangannya, yang terpenting adalah menyesuaikan ide tentang pencarian solusi atas masalah dengan konteksnya. Kebijakan terus berubah, media kampanye dan penyadaran semakin kreatif, kategori permasalahan lingkungan semakin lebar, dan semuanya dapat menjadi peluang untuk mencapai akhir gerakan lingkungan hidup yang tenang. Perkara siapa yang menjadikannya peluang, siapa lagi kalau bukan kita?

(Hilda Lionata)