[EDITORIAL] PRO:AKTIF ONLINE NO. 22 / APRIL 2019


Salam Transformasi!

Pro:aktif Online kembali hadir di tengah pembaca sekalian. Dalam edisi kali ini, KAIL membawakan tema “Ekonomi Baru: Peluang dan Tantangannya”. Ekonomi secara bahasa berakar dari Bahasa Yunani “oikonomia” yang berarti seni mengatur rumah tangga. Mengatur rumah tangga di sini, erat kaitannya dengan pengaturan sumberdaya, yang bertujuan agar manusia memperoleh kesejahteraan. Namun demikian, upaya manusia untuk memperoleh kesejahteraan tersebut bergeser hingga akhirnya sistem ekonomi dipandang sebatas pada perdagangan, hal-hal terkait dengan uang, maupun usaha eksploitasi sumber daya materi.

Ekonomi di masa kini mengalami bentuk baru yang ditopang oleh kemajuan di bidang teknologi informasi atau komunikasi atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah dikenal sebagai ekonomi digital. Ekonomi digital ini menjadi menarik karena sifatnya yang mengganggu (bahasa kerennya disrupt) semua bentuk praktik ekonomi konvensional. Hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari pun terpapar oleh teknologi digital. Dalam abad yang disebut sebagai abad disrupsi (the age of disruption), diktum yang beredar adalah terdigitalisasi atau terlindas zaman.

Begitu masifnya dampak yang ditimbulkan oleh penemuan-penemuan teknologi ini, beberapa pihak bahkan sampai menyebutkan bahwa kita tengah berada di dalam sebuah awal dari masa yang baru. Sesuatu yang oleh beberapa pihak disebut sebagai revolusi industri 4.0. Dengan penemuan teknologi-teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi seperti IoT, AI, sampai Blockchain, revolusi industri ini akan ditandai oleh terkoneksinya semua hal, dari mulai manusia, benda, hingga komputer. Hal inilah yang membuat Klaus Schwab, salah satu co-founder dari World Economic Forum dan juga pemopuler istilah ini, mendefinisikan revolusi industri 4.0 sebagai mengaburnya batas-batas antara dunia digital, dunia fisik, serta dunia biologis.

Merasuknya teknologi informasi dan komunikasi di semua lini kehidupan pun membawa dampak yang cukup signifikan, terutama bagi ekonomi. Dengan semua aspek kehidupan yang kini dapat terhubung dengan internet, jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah nilai dalam aktivitas ekonomi pun dapat dipangkas menjadi sangat kecil. Bahkan Jeremy Rifkin, seorang ekonom dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa kita kini berada di dalam zero marginal cost society, sebuah masyarakat dimana marginal cost, biaya yang ditambahkan kepada biaya total dalam memproduksi sebuah produk (jasa atau barang) karena diproduksi secara massal (lebih dari satu), mulai jatuh mendekati angka nol.

Namun hilangnya biaya jarak dan waktu tersebut juga mengakibatkan hal yang tidak dapat kita duga. Kita merasakan bahwa roda ekonomi berputar begitu cepat. Hal ini membuat apa yang kita kira sebagai praktik umum ekonomi di masa kini dapat berubah hanya dalam waktu satu pekan bahkan kurang. Hal ini membuat kita merasa kebingungan dan tidak dapat menerka, sesungguhnya kemana bergeraknya roda ekonomi digital ini? Apakah tengah membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, atau sebaliknya?

----

Untuk memahami hal tersebut, maka pada Pro:aktif kali ini, Angga Dwiartama akan mengajak kita secara bersama-sama untuk memahami apa makna sesungguhnya dari kata revolusi industri 4.0 pada Rubrik PIKIR. Pada Rubrik ini, Angga akan mengupas secara tuntas apa sesungguhnya yang disebut dengan revolusi industri 4.0 itu, bagaimana dia berdampak kepada hidup kita sehari-hari, hingga bagaimana kita seharusnya menyikapi kata ini dengan bijak.

Setelah itu, pada Rubrik MASALAH KITA, Achmad Assifa akan mengajak kita memahami bagaimana ekonomi digital merubah struktur dasar aktivitas ekonomi kita menjadi sebuah model ekonomi yang disebut sebagai Gig Economy. Gig Economy adalah sebuah model ekonomi dimana hubungan antara pekerja dan majikan bersifat fleksibel dalam hal ruang dan waktu. Hal ini dimungkinkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sendiri yang membuat kita dapat bekerja kapan saja dan dimana saja. Meskipun memberikan banyak kemudahan baik bagi para pekerja, yang dicirikan oleh mulai menjamurnya jenis pekerja lepasan (freelancer), menurut Sifa model ekonomi yang dipopuleri oleh Uber dan AirBnB ini  ternyata menghasilkan beragam permasalahannya sendiri.

Sementara untuk Rubrik OPINI, Pro:aktif kali ini akan diisi oleh M. Sena Luphdika yang akan membahas mengenai akar permasalahan dari ketimpangan dalam sistem ekonomi yang berjalan saat ini. Dari sana Sena akan membahas mengenai salah satu kemungkinan jalan keluar yang ternyata telah berada di Indonesia cukup lama, yaitu model ekonomi koperasi. Di sini juga Sena akan membahas mengapa koperasi itu menjadi salahsatu jalan keluar yang paling mungkin serta contoh-contoh nyata keberhasilan dari model koperasi di seluruh dunia.

Pada Rubrik TIPS kali ini kita akan mendapati bagaimana tips dan trik untuk membuat pikiran yang lebih sehat melalui teknik KonMari dari Aristogama. Teknik yang dipopulerkan oleh Marie Kondo ini terbukti menjadi sangat penting karena di zaman yang serba cepat dan baru ini, manusia semakin berperilaku konsumtif dan sangat bergantung produk-produk tertentu. Teknik KonMari mampu menjernihkan manusia dari segala perilaku konsumtif dan kemelekatan terhadap produk tertentu.  Gamma, menceritakan melalui pengalamannya dalam mempelajari teknik KonMari, berbagi kepada kita bahwa ternyata dengan secara sadar menyadari “kemelekatan” psikologis yang ada pada diri kita terhadap barang-barang kita, kita secara perlahan juga dapat mulai kembali menjernihkan pikiran kita dari segala kecenderungan kita untuk selalu membeli atau berbelanja. Kesadaran ini tentu merupakan langkah awal menuju pada kemandirian ekonomi.

Pada Rubrik PROFIL, Jeremia Manurung mewawancarai Sena Luphdika yang merupakan salah satu co-founder serta CEO dari perusahaan start-up digital bernama Meridian.id yang juga merupakan seorang pegiat koperasi. Dalam wawancaranya kali ini, Jeremia memperlihatkan kepada kita bagaimana perjalanan Sena yang tidak puas dengan ketidakadilan yang terjadi dalam dunia start-up digital dan sistem ekonomi secara umum membawanya kepada ide mengenai koperasi. Tidak saja terbatas pada sekedar ide, dalam wawancaranya kali ini juga Jeremia memperlihatkan bagaimana Sena mulai menerapkan ide mengenai koperasi tersebut menjadi sebuah aksi nyata yang bisa dimulai dari hal yang kecil yang berada di sekitar kehidupan kita sehari-hari.

Rubrik MEDIA akan dibawakan oleh Fransiska Damarratri yang akan membahas bagaimana sesungguhnya praktik di belakang sistem ekonomi yang menghasilkan krisis 2008 di Amerika Serikat dalam film The Big Short. Dalam reviewnya kali ini Siska akan mengulas bagaimana film ini menunjukan kepada kita cara kerja sesungguhnya dari mesin ekonomi yang berjalan di dunia pada umumnya dan Amerika Serikat khususnya. Selain itu Siska juga membahas bagaimana praktik-praktik di belakang sistem ini berdampak secara negatif terhadap ekonomi serta kehidupan kita sehari-hari.

Pada Rubrik JALAN-JALAN kali ini, kita akan dibawa oleh Sally Anom melalui pengalamannya untuk berkunjung ke Suku Baduy Dalam. Dalam perenungannya yang mendalam ini mengenai cara hidup masyarakat Baduy Dalam, Sally memberikan kita perspektif yang segar mengenai cara hidup masyarakat tersebut dalam melakukan praktik ekonomi. Di sana Sally menceritakan bagaimana kegiatan ekonomi dari suku Baduy dalam yang bertumpu kepada azas hidup secukupnya serta  menjaga kelestarian alam sehingga dalam kegiatan transaksi mereka jarang sekali untuk menggunakan uang. Salah satu perspektif yang segar yang dapat membantu kita untuk merenungi bagaimana praktik ekonomi alternatif yang mungkin bagi sistem yang berjalan sekarang ini.

Sebagai penutup, pada Rubrik RUMAH KAIL kali ini Any Sulistyowati akan membagikan bagaimana pengalaman KAIL dalam membangun kemandirian ekonomi melalui kegiatan berkebun di program Hari Belajar Anak atau disingkat HBA. Melalui kegiatan berkebun di HBA, KAIL berusaha untuk membangun kemandirian ekonomi yang dimulai dengan memupuk kesadaran bahwa berkebun dan mengolah pangan dari hasil kebun memampukan mereka untuk membuat makanan sendiri dan tidak bergantung dari makanan yang dibeli dari luar. Kemandirian dari sisi pangan ini diharapkan menjadi awal dari kemandirian ekonomi. Kegiatan ini diperkenalkan kepada anak-anak, dimana harapannya sehingga ketika mereka dewasa mereka akan mulai bisa memulai mempraktekkan kemandirian tersebut di rumah tangga masing-masing.

----

Akhir kata, keseluruhan artikel dalam edisi ini diharapkan dapat menginspirasi kita semua terutama dalam hal (1) memahami bagaimana sesungguhnya roda ekonomi yang ditunjang oleh perkembangan teknologi digital informasi dan komunikasi ini bekerja, manfaat, peluang, serta tantangannya (2) mengimajinasikan kemungkinan-kemungkinan dari bentuk-bentuk praktik ekonomi yang lain; serta yang terakhir (3) mengambil tindakan-tindakan nyata yang dapat membuat praktik kehidupan yang ditunjang oleh bentuk-bentuk ekonomi baru tersebut ke arah kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dan selaras alam.

Semoga dengan diterbitkan kail edisi baru ini kita bersama dapat lebih memahami lagi perubahan besar apa yang sesungguhnya tengah terjadi di antara kita semua yang diakibatkan oleh teknologi digital dan dapat mengambil tindakan nyata sehingga kehidupan manusia ke depannya tidak berjalan menuju ke arah yang lebih buruk melainkan berjalan ke arah yang lebih selaras dengan manusia dan alam.

Tim Editor:
Kukuh Samudra
Okie Fauzi Rachman
Navita Kristi Astuti

[PIKIR] ILUSI INDUSTRI 4.0: SEBUAH TELAAH KRITIS ATAS TEKNOLOGI ZAMAN NOW

Oleh: Angga Dwiartama


Pendahuluan
Sekarang, saya tidak perlu lagi khawatir soal kekurangan makanan di malam hari. Cukup pilih beragam menu di aplikasi gawai pintar saya, dan dalam 15-30 menit, seseorang akan mengetuk rumah saya membawa sebungkus makanan. Tidak perlu keluar uang tunai, karena semua pembayaran sudah dilakukan di aplikasi pintar saya. Saya juga tidak perlu khawatir saat berkelana seorang diri ke daerah antah berantah. Tanyakan saja pada Google Maps, dan dia akan memberitahukan beragam alternatif jalan untuk ditempuh, termasuk jalan-jalan tikus, beserta estimasi waktu tempuhnya.

Ini jelas belum seberapa. Petani di AS, Australia atau Eropa sana bekerja laiknya manajer kantor, mengendalikan semua aspek pertanian dari komputer pintarnya di ruang kantornya yang sempit. Sensor mendeteksi kadar air tanah dan kelembaban udara, misalnya, dan menginstruksikan sprinkler untuk menyemprot air secara otomatis apabila dianggap terlalu kering. Pestisida dan herbisida sudah tidak diperlukan lagi, karena setiap hama dan gulma dapat dideteksi oleh sensor dan ditembak menggunakan laser.  Di peternakan, setiap ekor domba yang digencarkan di lahan memiliki tag geospasial di telinganya yang sinyalnya ditangkap oleh satelit, sehingga perilaku domba yang sedikit berbeda saja dari gerombolannya dapat dianggap sebagai kelainan. Pesawat tanpa awak kemudian akan melihat lebih jelas apa yang terjadi dan melaporkan temuan lapangan melalui foto atau video ke sang manajer. Tersadar untuk bergerak, sang manajer memasukkan koordinat si domba ke motor ATV-nya, dan motor tersebut akan membawa petani untuk mengunjungi ternak tersebut dan memberi perlakuan[1].

Menyongsong revolusi industri 4.0
Yang kita saksikan saat ini adalah apa yang disebut revolusi industri 4.0, era yang (katanya) ditandai dengan perubahan di berbagai sektor kehidupan, dimana teknologi komputasi, sistem informasi, robotik, bioteknologi, dan nanoteknologi berjalin erat dalam keseharian kita. Kita menghadapi era yang (katanya lagi) akan mengubah cara kita berpikir, merasakan, bergerak dan hidup. Kita menyambut revolusi industri 4.0 layaknya rakyat jelata bersorak menyambut pahlawan perang. Ini adalah solusi bagi semua permasalahan dunia, katanya. Bayangkan saja, di saat diskursus tentang revolusi hijau, kerusakan lingkungan, deforestasi, atau pangan beresiko turunan GMO berkumandang, teknologi dalam industri 4.0 menawarkan narasi alternatif: Bertani bisa lebih ramah lingkungan tanpa pestisida dan pupuk sintetis berlebih apabila kita menerapkan smart atau precision farming, sistem monitoring pintar berbasis satelit bisa dipakai untuk mengidentifikasi titik-titik api dan mencegah kebakaran hutan, kita bisa hidup lebih sehat tanpa obat-obatan kimia apabila kita bisa memonitor denyut jantung, kadar gula atau kolesterol secara terotomasi, atau bahkan memetakan setiap gen di DNA kita untuk memastikan kalau kita tidak punya penyakit turunan berbahaya. Semuanya jadi lebih sehat, alami, dan ramah lingkungan; semuanya, tentunya, kecuali teknologi itu sendiri.

Era industri 4.0

Tapi, apa sih revolusi industri 4.0 itu? Dan ke mana perginya revolusi industri yang lain? Kejutannya, tidak ada yang benar-benar bisa menjawab dengan pasti. Adalah Angela Merkel, Konselor Jerman, yang di tahun 2011 dihadapkan pada tantangan pembangunan industri di Eropa, dan Jerman memiliki dana besar untuk memfasilitasi itu. Beberapa pemikir menawarkan gimmick yang menarik: revolusi industri 4.0 adalah the next big thing di industri, dalih mereka. Mereka membandingkannya dengan tahap revolusi industri pertama yang bertumpu pada mesin uap dan batubara, revolusi industri kedua yang dicirikan oleh assembly line gaya pabrik mobil Ford (yang selanjutnya dikenal dengan Fordism) untuk produksi massal, revolusi industri ketiga pada sistem otomasi di pabrik-pabrik besar, menggantikan buruh pabrik dengan mesin-mesin industri, dan revolusi industri 4.0 dengan semua yang berhubungan dengan komputasi, internet, big data, dan (sekali lagi) internet! Dana besar pun digulirkan ke universitas-universitas dan lembaga penelitian untuk semua bentuk penelitian yang berhubungan dengan “komputer dan internet”, atau bahasa kekiniannya, Internet of Things (IoT). Amerika Serikat, walau berjalan di atas langkah yang sedikit berbeda (karena Silicon Valley dan sektor swasta lebih dulu merajai industri 4.0), pun bermuara ke sungai yang sama.

Hanya dalam waktu kurang dari satu dasawarsa, kita sudah bisa menyaksikan gaung industri 4.0 di hampir seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang dengan tegapnya menjadi pasar bagi ratusan platform startup digital yang mencakup sektor-sektor penting: perdagangan, pertanian, kehutanan, pendidikan, kesehatan, tata kota, pariwisata dan lingkungan hidup. A.T. Kearney, Lembaga riset ekonomi internasional, menunjukkan bahwa di tahun 2017, pertumbuhan investasi startup digital meningkat hingga 68 kali lipat dalam waktu lima tahun, dengan total investasi senilai 3 milyar US Dollar di lebih dari 2000 startup digital di Indonesia saja. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pengguna internet yang mencapai 143 juta orang lebih (JakartaGlobe, Februari 2018). Di kampus saya saja, setiap program studi diminta untuk bisa menyisipkan kata kunci seperti Big Data dan Artifical Intelligence di dalam kurikulumnya. Jadi kini kami punya jargon-jargon seperti smart farming, smart city, smart classroom, smart politics, smart architecture, dan berbagai smart lainnya.

Sebuah ilusi?
Nyatanya, seperti diprediksi, revolusi industri 4.0 memang mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita. Saya jadi lebih peka terhadap kesehatan saya; saya gelisah kalau hari ini belum berjalan 10.000 langkah dalam catatan fitbit saya. Hubungan saya dengan teman-teman berubah karena tetiba orang yang saya pikir saya kenal bersuara tentang hal yang sama sekali asing di akun Facebooknya. Saya sekarang lebih mementingkan berapa likes yang saya terima hari ini ketimbang berapa banyak pekerjaan yang saya selesaikan. Di tengah realitas revolusi industri 4.0 sekarang ini, kita juga perlu sadar bahwa ada lebih banyak lagi hal yang tersembunyi di balik semua hal yang berbau digital dan internet. Revolusi industri 4.0, saya boleh bilang, adalah realita dan juga ilusi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ilusi (n) sebagai “pengamatan yang tidak sesuai dengan pengindraan”. Cambridge Dictionary menawarkan dua pengertian, “an idea or belief that is not true” atau “something that is not really what it seems to be”. Pada ilusi, apa yang kita tangkap di indera kita belum tentu apa yang sebenarnya. Hal ini berarti bahwa ada sesuatu yang lebih besar lagi dari apa yang kita pahami tentang satu realita tersebut. Ilusi berakar pada ketidaksadaran kita pada realita. Kita mempersepsikan bahwa ilusi adalah realita itu sendiri. Erich Fromm, seorang sosiolog/psikolog asal Jerman, di dalam bukunya Beyond the Chains of Illusion, memaparkan bahwa saat kita menangkap ilusi sebagai realita, kita akan cenderung terjerat dalam ilusi tersebut. Bayangkan film the Matrix, di mana para penghuninya menikmati hidup layaknya itu sebuah realita – sampai akhirnya mereka memilih pil merah!

Film Matrix

Lalu, apa hubungan ilusi dengan revolusi industri 4.0? Saya coba bahas setidaknya tiga hal yang mungkin bisa membongkar ilusi industri 4.0:
Pertama, kita berbicara tentang ekologi. Industri 4.0 dicirikan oleh sistem komputasi dan internet nirkabel. Kita seringkali menganggap sepele hal ini. Tapi di balik kenirkabelan 4.0, terdapat infrastruktur fisik yang jauh lebih kompleks. Untuk setiap titik geografis di mana Anda bisa menikmati sajian 4G, terdapat infrastruktur besar seperti menara BTS, ruang penyimpanan data (server), dan jutaan pekerja yang menghasilkan handheld device Anda. Studi yang dilakukan oleh Costenaro dan Duer (2012) melaporkan bahwa di dalam setiap megabyte data yang dikirimkan, terdapat megawatts energi yang dikeluarkan. Katanya, untuk setiap GB data, dibutuhkan sekitar 5 kWh energi listrik. Sekarang kita lakukan sedikit perhitungan. Data A.T Kearney (2017) menyebutkan bahwa di Indonesia, terdapat sekira 150 juta orang yang terhubung dengan internet melalui gawainya. Dengan mengasumsikan saja bahwa setiap orang menggunakan 5 GB data per bulan, hal ini berarti bahwa setiap bulannya kita sudah menghabiskan sebesar lebih dari Rp. 5 triliun untuk menyelami dunia digital.   Masalahnya, 62% dari energi (dan biaya) yang dikeluarkan ditanggung bukan oleh pengguna komputer atau gawai, tapi oleh pusat data dan saluran distribusi. Artinya, kita menemui kondisi seperti ‘tragedy of the common’, dimana karena terdapat lebih dari Rp. 3 triliun/bulan beban biaya energi yang tidak ditanggung oleh pemakai (eksternalitas), porsi ini menjadi common property yang terboroskan.

Sejalan dengan paparan energi di atas, perubahan gaya hidup akibat industri 4.0 tidak sepenuhnya mengurangi dampak negatif bagi lingkungan hidup. Sebut saja begini: sebelum e-commerce berkembang, saya harus berpikir dua kali untuk belanja. Ini tidak hanya karena saya mempertimbangkan pengeluaran saya bulan ini, tapi juga karena upaya yang dibutuhkan untuk berbelanja (keluar rumah, naik kendaraan, mengantre di kassa pembayaran) cukup menjadi penghambat gairah belanja saya. Kini, ketika teknologi membuat semuanya lebih efisien, kita tidak lagi memiliki mental barrier tersebut. Dalam konteks ini, efisiensi mendorong lebih tingginya perilaku konsumerisme. Tapi, apakah beban lingkungan aktivitas-aktivitas ini menjadi berkurang? Pada kenyataannya, arus pengiriman barang (melalui jasa kurir) malah semakin tinggi. Ojek online berkontribusi terhadap kemacetan jalan raya. Apabila kita hanya menghitung biaya yang tampak, jelas kesimpulannya adalah sistem 4.0 ini lebih efisien. Tapi kalau kita menginternalisasi semua eksternalitas lingkungan, saya curiga beban biaya industri 4.0 akan jadi lebih tinggi.   

Kedua, kita berbicara tentang masyarakat. Saya kembali merujuk satu serial TV berjudul Persons of Interest, yang bercerita tentang sebuah program di supercomputer yang memiliki algoritma kompleks berdasarkan data pribadi setiap orang (profil media sosial, data jaminan sosial, rekening Bank, catatan kesehatan) dan memprediksi apakah seseorang berpotensi menjadi ancaman bagi negara. Terlalu dramatis dan berlebihan memang, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sedikit banyak bergerak ke arah itu. Baru-baru ini, misalnya, diberitakan AI yang bisa memodelkan dan memprediksi kapan seseorang akan meninggal dunia. Big data menjadikan manusia sebagai angka dan pola yang digunakan untuk kepentingan pemilik modal (atau juga pemerintah).

Gilles Deleuze, seorang filsuf ternama dari Perancis, menamakan masyarakat kita saat ini sebagai society of control, yang diatur, diawasi dan dikendalikan oleh kekuatan yang tersebar di masyarakat itu sendiri. Sebuah ramalan jitu dari tulisan yang disusunnya di tahun 1991, Deleuze memprediksi bahwa kekuatan untuk mendisiplinkan masyarakat tidak lagi terletak di tangan pemerintah. Menurut Deleuze, semua orang mengawasi orang lain, dan nantinya kita semua diawasi oleh perusahaan yang memiliki akses terhadap Big Data tersebut (sebut saja: Facebook). Hal yang mengikuti adalah bahwa informasi menjadi begitu banyak dan mudah diakses, tantangan masyarakat saat ini bukan lagi mencari informasi di ruang kosong, tapi mencari informasi yang tepat di antara milyaran data yang tidak relevan. Karena kita selalu ditawari dengan informasi (berharga dan tidak) di layar gawai kita, cara yang paling efektif untuk menyampaikan informasi adalah dengan membuat kita mau menoleh. Era ini yang kemudian dikenal dengan era ekonomi perhatian (attention economy). Masyarakat tidak butuh berita yang benar atau akurat, tapi berita yang bisa menangkap perhatian mereka. Konspirasi di balik peristiwa 911, kisah dramatis orangutan yang ditembaki dengan senapan, plastik yang terperangkap di perut bangkai paus yang terdampar di pantai – semua lebih cepat menarik perhatian kita dibandingkan pengetahuan yang mendasari itu (bioakumulasi, deforestasi, atau konflik). Tidak salah mungkin, apabila kita bisa mengemas pesan yang baik dengan catchphrase yang unik. Tapi yang saya khawatirkan adalah sebaliknya; ambil saja Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengeluarkan beratus cuitan di Twitter, tak peduli apa isinya, lalu dengan santainya menjawab, “I got your attention, didn’t I?    

Penutup

Terakhir, hal yang paling menjadi ilusi di Industri 4.0 adalah, bahwa sebagian besar masyarakat dunia, mereka yang tidak memiliki akses terhadap semua infrastruktur canggih ini, pada kenyataannya menjalani business as usual. Studi yang kami lakukan tentang dampak digitalisasi pertanian terhadap petani gurem  sejauh ini menunjukkan bahwa industri 4.0 tidak sekuat itu memberi pengaruh positif. Banyak petani tidak memiliki atau bisa mengoperasikan gawai pintar, dan kalaupun punya, untuk apa?  Ekonomi yang beredar mengelilingi mereka adalah ekonomi klasik yang melibatkan elite desa, bandar, tengkulak, rentenir dan ijon. Masuknya anak-anak muda untuk terlibat membantu para petani, bagi beberapa, tidak memberikan solusi, tapi justru menambah masalah baru. Rantai pasok bertambah panjang. Peran ijon digantikan oleh para startup ini. Kata sebagian, ijon mungkin masih lebih baik, karena toh mereka adalah juga warga lokal yang memiliki kedekatan psikologis, yang selalu bisa dimintai pinjaman untuk anak petani yang sakit atau akan menikah. Sama halnya di kota, dimana masyarakat miskin akan menjadi orang-orang terakhir yang belanja di pasar dan menaiki angkot menyusuri kota, kali ini dengan kepadatan lalulintas yang lebih dahsyat.

Saya bukan anti-pembangunan dan anti-teknologi. Menurut saya, peradaban akan selalu berkembang dalam laju yang kita tidak pernah bisa kita perkirakan (lagipula, siapa sangka teknologi yang diimpikan di Back to the Future bisa terwujud juga di masa kini?). Meskipun demikian, kita harus sadar bahwa ilusi itu ada, dan menjadi panggilan kita untuk lepas (dan melepaskan yang lain) dari jeratan ilusi itu. Hanya dengan begitu maka kita akan bisa melihat segala kemajuan zaman ini dengan lebih bijak. Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah perantara – yang bisa memecahkan masalah kemanusiaan bukanlah teknologi, tapi manusia itu sendiri.

Rujukan:
Costenaro, D., & Duer, A. (2012, August). The megawatts behind your megabytes: going from data-center to desktop. In ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings.
Deleuze, G. (1995). Postscript on control societies. Negotiations: 1972–1990, 177-82.
Fromm, E. (2001). Beyond the chains of illusion: My encounter with Marx and Freud (Vol. 780). A&C Black.

Rujukan film:
The Matrix Trilogy (film layar lebar)
Persons of Interest (serial TV)
Back to the Future: Trilogy (film layar lebar)



[1] Coba saksikan keseruan smart farming system di sini: http://bit.ly/smartfarmvideo

[MASALAH KITA] FENOMENA GIG ECONOMY DAN DAMPAKNYA PADA KAUM PEKERJA: KERJA BEBAS ATAU KERJA (DI)TEBAS?

Oleh: Achmad Asiffa Januar


Pada dasarnya kerja terbatas pada batas geografis karena terikat dengan letak tempat usaha atau kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Harvey (1989;19) kaum pekerja sulit sekali untuk menghindari kerja berbasis lokasi, karena tenaga pekerja musti diistirahatkan di rumah setiap malam.  Namun, semenjak teknologi internet muncul, kerja yang tadinya terbentur pada batas geografis mulai runtuh perlahan. Klien, bos, pekerja, dan konsumen produk akhir dapat saling terkoneksi dalam satu teknologi walau terpencar di lokasi berbeda di muka bumi. Dengan dunia yang semakin terkoneksi, maka permintaan pekerja digital yang dapat mengerjakan kerja-kerja remot (seperti penerjemahan, desain visual, marketing, dll) semakin tinggi. Kenaikan angka pekerja digital ini dipicu oleh dua tren. Yang pertama, rendahnya serapan tenaga kerja pada sektor riil di beberapa negara, hal ini kini menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan, orang yang memiliki pekerjaan, dan orang yang mencari pekerjaan. Yang kedua, dunia semakin terkoneksi dengan adanya internet. Kita beranjak dari dunia yang 10 tahun lalu, dimana 15 persen penduduk bumi terkoneksi dengan internet, ke titik dimana 40 persen penduduk bumi saling terkoneksi dengan internet.

Jika kita lihat dalam laporan Statista, pengguna internet di Indonesia pada bulan Januari 2019 telah mencapai 150 juta orang, atau lebih dari separuh penduduk di Indonesia telah terkoneksi dengan internet[1]. Semakin terkoneksinya penduduk Indonesia ke teknologi internet, juga memberikan peluang kepada kerja-kerja freelance semakin berkembang. Tercatat, dari 127 juta penduduk Indonesia yang bekerja, sekitar 30 juta penduduk Indonesia bekerja kurang dari 35 jam per minggunya[2]. Anggap saja 30 juta penduduk tersebut diasumsikan bekerja secara freelance, jika dikaitkan dengan laporan Boston Consulting Group (BCG) menunjukkan 33% pekerja freelance menggantungkan gig platform sebagai salah satu sumber pendapatan dan 12% pekerja freelance menggantungkan gig platform sebagi satu-satunya sumber pendapatan[3]. Angka tersebut dapat terus bertambah seiring naiknya angkatan kerja di Indonesia.

Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut, terdapat retakan eksploitasi yang tak terlihat dan dianggap ‘normal’ oleh kita sebagai kaum pekerja. Sebelum saya memaparkan apa saja ‘eksploitasi yang (dianggap) normal’, saya akan membatasi penulisan ini pada koridor gig economy dan dampaknya pada kerentanan hidup kaum pekerja.

Ekonomi digital dan permutasiannya

Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu gig economy, baiknya kita menelisik secara singkat awal mula kelahirannya dari wacana besar yaitu ekonomi digital. Istilah ekonomi digital (digital economy) pertama kali dipopulerkan oleh Don Tapscoott dalam bukunya yang berjudul The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence pada tahun 1995. Singkatnya, Don Tapscoott meramalkan bahwa di era mendatang, teknologi internet akan mengubah wajah ekonomi yang semula penyebaran arus informasi terbatas pada bentuk fisik menjadi pada bentuk digital. Dengan hadirnya era kecerdasan jaringan, nilai tambah ekonomi akan dibentuk oleh kerja-kerja kognisi bukan lagi kerja-kerja otot[4].

            Cukup dengan bahasan singkat mengenai ekonomi digital, kita beralih untuk membahas  gig economy. Sebenarnya, cukup sulit untuk menemukan awal mula bentuk ekonomi ini. Makna ‘gig’ sendiri merujuk pada ungkapan musisi jazz di Amerika Serikat ketika melakukan konser pada tahun 1920-an. Namun sumber dari Business Insider mengungkapkan bahwa kerja seperti gig economy merupakan hal yang sudah lama terjadi bahkan sebelum era kecerdasan jaringan (internet) datang[5]. Dalam artikel tersebut menjelaskan kerja-kerja lepasan merupakan hal umum yang terjadi pada abad ke 19 sebagai cara untuk bertahan hidup dan mendapatkan status sosial[6].
Pada era internet seperti yang terjadi hari-hari ini, gig economy menjelma pada gig platform seperti Grab, Gojek, Mbakmu, AirBnB, dan lain-lain. Gig platform sendiri tidak dibuat sama. Terdapat struktur yang berbeda dan cara-cara yang ditawarkan seperti jenis pekerjaan yang ditawarkan, jenis freelancer yang mencari pekerjaan, dan sifat kontrak kerja. Platform tersebut cenderung memberikan garis batas yang jelas, sehingga dapat memberikan kepastian posisi hubungan majikan dan tenaga kerja. Terdapat dua cara yang biasa dilakukan platform gig tersebut, yang pertama si platform memberikan list pekerjaan dengan kontrak kerja yang saklek kepada freelancer sebagai upaya mendukung berjalannya platform secara operasional. Yang kedua, si platform melakukan negosiasi mengenai list pekerjaan kepada freelancer. Lebih jelasnya bisa melihat gambar dibawah ini
 
Sumber: Boston Consulting Group

            Jadi, anggapan bahwa kerja-kerja lepasan yang selama ini dilekatkan pada kerja-kerja otot (sebenarnya juga mikir) yang tidak perlu berpendidikan tinggi  seperti pengendara gojek, buzzer politik, bakul survei, dan lain-lain harus kita ubah. Kerja-kerja lepasan yang intensif pengetahuan seperti desainer web, analis data, pekerja rupa lepasan, penerjemah, dan lain-lain juga mulai mendapatkan tempat. Walaupun seakan-akan terdapat jurang pemisah antara kerja-kerja kognitif dan non-kognitif, namun dalam naungan kerja lepasan yang sama, kita musti memikirkan kembali upaya kemenyatuan pekerja menghadapi permasalahan kerja-kerja lepasan dalam gig economy ini.

Poin-poin Eksploitasi Gig Economy

Apa yang membuat kerja-kerja lepasan dalam gig economy ini bermasalah? Yang pertama, platform ini tidak memiliki regulasi yang jelas dan ketat dalam melindungi hak pekerja. Seperti yang telah kita ketahui pekerja yang menceburkan dirinya kedalam pusaran pasar tenaga kerja lepasan tidak mendapatkan akses informasi kontrak kerja, tunjangan kesehatan, dan operasional (biaya perawatan alat produksi, ongkos internet, dsb). Dengan demikian, segalanya ditanggung oleh pekerja dengan imbalan upah berdasarkan jam kerja yang juga sudah ditawar habis-habisan oleh platform. Lebih parahnya lagi, upah yang disepakati tidak dibayar sepenuhnya oleh penyedia kerja.  Pada intinya, fitur dari gig economy ini berupaya untuk meminimalisir regulasi dari luar yang menyangkut hubungan antara penyedia kerja dan pencari kerja. Pencari kerja ini dianggap sebagai kontraktor independent yang seolah-olah mempunyai posisi dan daya tawar yang setara (walaupun jika dilihat secara kritis, tetap saja berposisi sebagai buruh).
 Penelitian Graham, Hjorth, & Lehdonvirta (2017) menunjukkan terdapat 4 permasalahan gig economy terhadap pekerja digital lepasan yaitu posisi daya tawar, intermediasi, pengembangan skill dan kapabilitas, serta eksklusi ekonomi. Pada poin yang pertama, posisi daya tawar erat kaitannya dengan tidak adanya regulasi yang mendukung pekerja digital lepasan. Dengan tidak adanya regulasi tersebut, para pekerja digital lepasan ini dengan suka rela membanting rate kerja mereka demi mendapatkan perhatian dari penyedia kerja. Akhirnya, akibat mengganasnya adu banting harga antar pekerja ini merembet hingga ketidak mampuan mereka dalam membayar kebutuhan pokok mereka seperti membayar tempat tinggal, membayar tanggungan keluarga, biaya operasional, biaya kesehatan, dan seterusnya. Tentunya ini tidak berdampak pada pekerja yang memiliki kualifikasi mentereng yang dapat melakukan negosiasi kepada penyedia kerja, namun bagi pekerja lepasan yang berkemampuan biasa saja permainan banting harga tentu saja berimbas besar dalam hidup mereka.
Poin kedua adalah intermediasi. Intermediasi dibagi pada dua cara, disintermediasi dan reintermediasi. Disintermediasi sendiri merupakan sebuah metode pemangkasan pada rantai pasok dari produsen ke konsumen tanpa melalui beberapa perantara. Sehingga peran-peran perantara yang sebelumnya dianggap penting untuk ikut memasarkan produk dari produsen, lambat laun tergantikan dengan platform internet yang dapat memperamping jalur hubungan antara produsen dan konsumen. Sedangkan pada reintermediasi, merupakan metode rantai pasok yang tetap memasukkan perantara sebagai peran penting yang menjembatani produsen dengan konsumen
Pada kasus pekerja digital lepasan, proses intermediasi ini membawa keuntungan dan kerugian. Yang pertama, disintermediasi memungkinkan pekerja digital lepasan ini untuk berhubungan langsung dengan perusahaan tertentu tanpa melalui website penyedia kerjaan lepasan seperti Sribulancer, Projects.co.id, 99Design, dsb. Dengan demikian, pada kasus disintermediasi sebenarnya terbuka bagi pekerja digital yang memiliki reputasi baik dan memiliki keahlian khusus yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Pada kasus reintermediasi, laporan artikel jurnal tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi rantai pasok yang kerap terjadi adalah melalui antar pekerja digital lepasan sendiri! Jadi, skemanya begini, pada dunia freelancer (ternyata) terdapat hirarki antar pekerja digital. Pekerja yang memiliki kualifikasi mentereng dan reputasi yang ciamik di jagad digital memiliki peluang besar untuk diambil oleh perusahaan yang membutuhkan. Dengan adanya banyak permintaan, si pekerja yang ciamik itu kemungkinan besar mengambil beberapa job yang menurutnya menguntungkan. Namun, dengan kemampuan dan sumber daya yang terbatas, mau tak mau ia pasti akan melemparkan beberapa job ke pekerja digital lain yang kurang beruntung. Sekilas tampak dermawan karena membantu meringankan gundah hati pekerja yang kurang beruntung itu, tapi  permasalahannya adalah pekerja digital yang tak beruntung itu mendapatkan upah yang lebih rendah karena sebagian besar nilai proyek itu sudah diambil oleh pekerja digital ciamik jahanam[7].
Poin ketiga merupakan pengembangan skill dan kapabilitas. Kelihatannya tidak ada masalah pada poin ini, namun sebenarnya hal ini menjadi permasalahan ketika sebuah perusahaan penyedia pekerjaan tersebut tidak memberikan informasi yang utuh mengenai rantai nilai (value chain) sebuah pekerjaan yang diambil oleh pekerja digital lepasan. Dengan tidak adanya informasi yang utuh mengenai rantai nilai dan perusahaan tersebut, maka pekerja digital lepasan ini kesulitan untuk menerka skill dan kapabilitas apa yang musti dikembangkan demi menaikkan posisi daya tawar mereka dan memahami sistem kerja perusahaan tersebut. Sehingga yang terjadi adalah klusterisasi pekerja digital lepasan yang terpisah-pisah berdasarkan penawaran pekerjaan yang diambil di dunia maya.
Yang terakhir, adalah eksklusi ekonomi. Sebenarnya kehadiran gig platform memberikan peluang yang bagus untuk mengentaskan permasalahan ekonomi bagi individu yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan karena faktor jenjang pendidikan, dianggap tidak produktif (faktor umur atau faktor berganti kemampuan), diskriminasi SARA, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena gig platform dapat memberikan peluang kepada pekerja digital lepasan untuk mengakses pasar kerja yang ‘lebih baik’ dan dapat mengakses pasar kerja secara anonym untuk menutupi identitas pribadi[8]. Namun, ketika identitas pekerja tersebut terbongkar dari dunia ketiga yang terbelakang maka bisa jadi pemberi kerja tersebut berpikir dua kali karena sentimen penduduk dunia ketiga dianggap terbelakang, susah diajak berkomunikasi dengan bahasa inggris, dan dianggap akan mengerjakan segala sesuatu dengan upah yang sangat murah. \

Sumber: Processbliss


Refleksi Mengenai Fenomena Gig Economy Terhadap Kerentanan Pekerja.

            Melihat poin-poin eksploitasi di atas, gig economy bisa jadi merupakan cara kapitalisme untuk meredam resistensi pekerja (supresi), sekaligus dalam meringkus lebih banyak lagi nilai kerja dari sang pekerja (eksploitasi) demi pertambahan profitnya[9]. Bentuk gig economy memungkinkan perusahaan kapitalis mengalihkan beban-beban operasionalnya kepada pekerja. Saat ini, jika kita melihat secara jernih, pekerja dituntut untuk memiliki dan memelihara alat produksinya sendiri sedangkan perusahaan tidak mau tahu apapun yang terjadi, yang penting upah atau komisi sudah tersalurkan. Upah atau komisi yang tersalurkan pun tidak dapat menutupi biaya-biaya dasar dan pada akhirnya menyeret pekerja dalam jurang prekarisasi[10]
            Kerja-kerja digital lepasan ini selalu identik dengan otonomi pekerja yang dapat mengatur jadwal kerja secara fleksibel dan nomadik. Namun embel ‘fleksibilitas’ ini sebenarnya hanyalah mitos. Karena secara struktural, pekerja tidak memiliki posisi daya tawar yang setara sehingga berimbas pada waktu menyelesaikan sebuah pekerjaan ditentukan secara sepihak oleh perusahaan. Konsekuensinya pengerjaan hingga larut malam untuk menyelesaikan sebelum tenggat waktu yang ditentukan.  Tak jarang, karena mepetnya waktu pengerjaan ini berakibat timbulnya depresi karena kurang waktu bersosial.
            Nah, sayangnya, proses-proses eksploitasi di atas adalah hal-hal yang masih dianggap wajar, normal, dan seakan-akan sudah dari sananya. Kita musti melihat secara kritis dan proaktif untuk merancang strategi-strategi agar eksploitasi yang terus bergerak ini terkikis dan pada akhirnya para pekerja lepasan dapat merebut kemerdekaan kerja dari jerat ekonomi kapitalis ini. 

Akhirnya, artikel panjang ini mengarah pada satu pertanyaan yang (saya harap) dapat memancing diskusi dan imajinasi kita selanjutnya, bisakah pekerja lepasan baik digital maupun non digital dapat mengorganisir kerja-kerja produktif secara bersama-sama sehingga dapat mengatur lingkungan kerja yang tak mengeksploitasi satu sama lain dan berkelanjutan?


[2] https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-06/indonesia-s-booming-gig-economy-means-big-tradeoffs-for-workers?utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=economics&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-economics
[3] https://www.bcg.com/publications/2019/new-freelancers-tapping-talent-gig-economy.aspx
[4] Don tapscoott lebih lanjut mengemukakan kerja kognisi tersebut merupakan cikal bakal bentuk ekonomi baru yang disebut knowledge economy. Pada knowledge economy, ide-ide masyarakat (tak peduli ia konsumen atau produsen) akan menjadi sumber kreasi dari sebuah produk. Ia mencontohkan kustomasi pada sebuah boutique bakery yang memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk mengutak-atik isi sandwich, melakukan order lewat jaringan computer, dan mengirimnya pada sore hari. Nilai  sebuah roti meningkat menjadi sebuah produk karya kerja kognisi dan mass-customized daripada hanya menjadi roti yang diproduksi masal.
[5] https://www.liveops.com/blog/brief-history-gig-economy/
[6] Ibid. Artikel tersebut memberikan contoh mengenai kerja-kerja dengan platform gig di Inggris pada abad ke-19. Dimana orang yang mengambil banyak kerja merupakan hal yang umum dan wajar demi bertahan hidup di kota. Menariknya, selain dilakukan untuk bertahan hidup, kerja-kerja gig tersebut juga dilakukan demi mendapatkan status sosial.
[7] Penelitian Graham, Hjorth, dan Lehdonvirta (2017) menambahkan tidak hanya eksploitasi berupa upah yang rendah yang menjadi masalah. Pekerja digital yang terjebak pada rantai reintermediasi juga tidak dapat memahami dan berkomunikasi dengan baik deskripsi kerja yang dinginkan oleh perusahaan.
[8] Walaupun banyak yang berpendapat dunia maya memrupakan dunia yang demokratis, namun ketika identitas pribadi kita menunjukkan satu identitas yang mencolok, maka bisa jadi peluang menjadi target diskriminasi dan rasisme masih terbuka lebar.
[9] https://indoprogress.com/2019/04/ekonomi-pengetahuan-atau-kognitarianisasi/
[10] Prekarisasi merujuk pada proses prekariat. Istilah prekariat merupakan perpaduan antara “precarious’ (rentan) dan proletariat (kelas pekerja), atau pekerja yang berada pada kondisi rentan. Istilah ini dipopulerkan oleh Guy Standing  ini merujuk pada para pekerja yang terlibat dalam pola ketenagakerjaan yang “tidak permanen” dan “fleksibel” seperti sistem kontrak, outsourcing, part-time, freelance, dan teleworking (Polimpung, 2018).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...